Penambahan CPNSD dan PPPK Jadi Beban Daerah, Lembata Butuh Investasi untuk Perkuat Fiskal

PENAMBAHAN aparatur melalui CPNS Daerah, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu dinilai semakin memperberat beban keuangan daerah Kabupaten Lembata. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2024, transfer ke daerah untuk Kabupaten Lembata tercatat mencapai sekitar Rp901 miliar, kemudian turun menjadi sekitar Rp800 miliar pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, alokasi transfer diperkirakan kembali menurun hingga berkurang sekitar Rp86 miliar dari proyeksi semula yang berada di kisaran Rp800 miliar.

Meski demikian, pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Lembata tetap akan menerima CPNS daerah, dengan prioritas bagi putra-putri daerah.

Baca juga : Jadwal Pelantikan PPPK Paruh Waktu 2025, Berikut Ketentuan dan Mekanismenya!

Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Syafudin Sira, kepada media ini, Kamis (8/1/2026), menegaskan, kondisi tersebut membuat beban fiskal daerah semakin berat, terutama karena sebagian besar anggaran terserap untuk belanja pegawai. 

Dampaknya, porsi anggaran pembangunan fisik semakin berkurang, bahkan nyaris hilang.

“Penambahan ASN ini berdampak langsung pada kemampuan daerah membiayai pembangunan. Ruang fiskal kita makin sempit,” ujarnya.

Baca juga : Seleksi PPK Paruh Waktu, Peserta Berprestasi Berpeluang Besar di Sumut

DPRD mendorong agar anggaran daerah difokuskan pada urusan wajib dan mengikat, disertai penekanan pada penyerapan anggaran yang optimal. 

Pada tahun anggaran 2025, penyerapan anggaran Kabupaten Lembata tercatat mencapai 88 persen. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan masih terbuka peluang penambahan anggaran ke depan.

Ketua DPRD Lembata menilai, investasi menjadi kunci untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Menurutnya, Lembata membutuhkan investasi yang ramah lingkungan, meskipun beberapa sektor strategis kerap mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.

“Masyarakat juga perlu membuka diri terhadap investasi. Kita punya potensi geothermal dan mutiara. Kalau hanya mengikuti pola nelayan kecil, roda ekonomi tidak akan bergerak signifikan,” kata John.

Pendapat berbeda diungkapkan Anggota Komisi II, DPRD Lembata, John Batafor. Batafor mengingatkan para pejabat pengambil kebijakan agar merefleksi diri dan tidak menempatkan kepentingan pribadi, termasuk praktik fee di depan, dalam setiap keputusan investasi. Selain itu, kemampuan komunikasi bisnis dengan investor dinilai sangat penting.

John menyoroti tingginya biaya logistik dan distribusi di Lembata yang menjadi faktor utama rendahnya minat investasi. 

“Investor pasti berhitung. Biaya transportasi dan distribusi dari Lembata sangat besar, sehingga peluang investasi menjadi kecil,” jelasnya.

Ia mencontohkan sektor kelapa, di mana biaya pengangkutan bahan mentah dari Lembata ke daerah pengolahan dinilai terlalu mahal. Karena itu, DPRD mendorong adanya lobi serius ke pemerintah pusat agar diberikan pengecualian atau perlakuan khusus bagi investasi di NTT, terutama terkait biaya distribusi dan transportasi.

Menurutnya, komposisi dan stabilitas politik di daerah juga berpengaruh terhadap kepercayaan investor. 

Selain itu, ia menilai sektor pariwisata di wilayah timur Indonesia masih minim intervensi pemerintah pusat.

“Biaya perjalanan dari Bali ke Lembata jauh lebih mahal. Akibatnya, wisatawan domestik enggan datang ke NTT. Perlu intervensi pemerintah pusat untuk menekan biaya transportasi,” tegas John.

DPRD berharap, dengan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan keterbukaan daerah terhadap investasi, Kabupaten Lembata dapat keluar dari tekanan fiskal dan kembali mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (H-2)