Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025 kepada 3.091 orang.
Penyerahan SK tersebut dilaksanakan di Alun-alun Klaten, Selasa (23/12), dengan dihadiri Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, Pj Sekda, dan para Kepala OPD Klaten.
Bupati Hamenang Wajar Imoyo dalam sambutannya mengatakan, bahwa penyerahan SK PPPK Paruh Waktu 2025 merupakan momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Klaten.
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, adalah wujud komitmen Pemkab Klaten dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja aparatur agar semakin optimal.
“Ke depan tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan kompeten sangat diperlukan guna menunjang optimalisasi kinerja pemerintahan,” jelasnya.
Menurut Bupati Klaten, proses seleksi PPPK bukanlah mudah. Seleksi dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan keterampilan, kompetensi, serta potensi calon aparatur yang profesional.
PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pemerataan pembangunan daerah. Untuk itu, PPPK Paruh Waktu yang telah dilantik diminta untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta siap melangkah maju bersama dalam membangun Kabupaten Klaten.
“Kita tidak boleh melupakan pentingnya menjaga integritas sebagai aparatur. Integritas ini menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” pungkasnya. (E-2)
Penyaluran beras SPHP ke Pasar Gedhe Klaten, dilakukan dua kali pengiriman. Pertama, pada Senin (23/2) 2.700 ton, dan penyaluran kedua, Jumat (27/2), sejumlah 2.000 ton.
Tujuannya memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna layanan menyampaikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara pelayanan terkait dengan pelayanan yang diterima.
Ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, perlu ditangani secara sinergi dan kolaborasi gabungan dari berbagai sumber dana .
Kegiatan forum perangkat daerah tersebut, digelar di aula DPUPR Klaten, Senin (23/2), dan dihadiri Komisi III DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pers, dan LSM.
Polisi menangani dugaan kekerasan seksual anak oleh ayah di Klaten. Terlapor telah diamankan dan proses hukum serta pendampingan korban tengah berjalan.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan umat muslim di Klaten selama menjalankan ibadah puasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved