Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan, hingga 22 Desember 2025. Pengumuman tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam keterangan pers di Kantor Gubernur Sumbar, Senin (8/12).
Mahyeldi mengatakan keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait. Ia menegaskan bahwa perpanjangan diperlukan karena masih ada korban yang belum ditemukan serta proses pendataan kerusakan yang belum rampung.
“Masih ada korban hilang yang belum ditemukan, dan proses pendataan kerusakan serta kerugian masih berlangsung. Karena itu masa tanggap darurat kita perpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh,” ujar Mahyeldi.
Berdasarkan data terbaru Dashboard Satu Data Bencana Sumbar pada Senin (8/12) pukul 18.00 WIB, bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 16 kabupaten dan kota. Total 24.049 orang terpaksa mengungsi, 113 orang mengalami luka-luka, 95 orang tercatat hilang, dan 234 orang meninggal dunia.
Sejumlah daerah terparah berada di Kabupaten Agam yang mencatat korban terbanyak, yakni 151 orang meninggal dan 55 orang hilang. Hampir seluruh wilayah kabupaten itu terdampak, bahkan sebagian warga yang sudah pulang ke rumah kembali mengungsi akibat hujan berintensitas sedang yang kembali turun sore tadi.
Di Kota Padang Panjang, banjir bandang juga meninggalkan dampak signifikan. Sebanyak 359 warga tercatat terdampak, dengan empat orang mengalami luka-luka. Situasi semakin genting karena 32 warga masih dinyatakan hilang, sementara 17 orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian terus dilakukan di berbagai titik yang sulit dijangkau akibat material banjir dan longsor yang masih menumpuk.
Di sisi lain, tiga daerah tercatat tanpa korban jiwa maupun luka, yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota. Meski demikian, seluruh wilayah tersebut tetap dilaporkan mengalami banjir dan kerusakan infrastruktur.
Data rinci juga mencatat tingginya jumlah warga terdampak di beberapa daerah lain seperti Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Padang Pariaman. Hampir semua wilayah melaporkan kerusakan permukiman, fasilitas umum, serta terganggunya aktivitas masyarakat.
Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, Basarnas, BPBD, hingga relawan terus bekerja di lapangan. Proses pencarian korban, evakuasi, pendistribusian logistik, dan pemulihan infrastruktur utama menjadi prioritas selama perpanjangan status tanggap darurat.
“Kita mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat. Semoga segala ikhtiar ini diberkahi Allah SWT dan proses pencarian serta pemulihan dapat segera tuntas,” kata Mahyeldi.
Dengan perpanjangan ini, seluruh unsur penanganan bencana di Sumbar diharapkan dapat bekerja lebih terkoordinasi dalam menanggulangi dampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih berlangsung di berbagai wilayah. (YH/E-4)
"Perpanjangan status tanggap darurat ini bertujuan agar penanganan dapat berjalan lebih optimalkan di lapangan,"
PEMERINTAH Kota Padang Panjang memperpanjang Status Tanggap Darurat Bencana selama tiga hari ke depan hingga 13 Desember 2025.
Setiap perguruan tinggi dapat mengajukan hingga lima proposal dengan plafon Rp500 juta.
Di Sumatra Utara, Kementerian PU melalui dukungan Hutama Karya memperkuat penanganan darurat di ruas Tarutung–Sibolga.
PEMKAB Banyumas, Jawa Tengah, memutuskan menetapkan status tanggap darurat bencana selama satu bulan.
BANJIR lumpur dan galodo yang kembali melanda sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatra Barat, tidak mengalihkan perhatian warga pesisir dari ancaman bencana lain yang tak kalah berbahaya.
PEMERINTAH Kota Padang mulai menggerakkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
PEMERINTAH pusat, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dan Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
WAKIL Bupati Agam Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya percepatan persiapan lahan agar pembangunan huntara dapat segera direalisasikan.Â
Kemenhut melalui UPT Koordinator Wilayah Aceh terus melakukan percepatan penanganan dampak bencana banjir berupa pembersihan tumpukan kayu dan material
BUPATI Agam Benni Warlis meninjau langsung lokasi jembatan putus akibat banjir di Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kamis (18/12).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved