Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PUNCAK banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatara Utara, dan Sumatra Barat sudah 11 hari berlalu. Namun, penderitaan warga seperti bertambah panjang dan sangat mengerikan.
Itu diduga karena lambannya penanganan pemerintah untuk melakukan evaluasi mereka yang tersisa dan minimnya bantuan bahan makanan serta obat-obatan pertolongan pertama pascabanjir. Akhirnya ribuan warga, terutama di kawasan pedalaman kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sumatra Utara tersebut bertahan di puing-puing pondasi rumah yang tersisa.
Sesuai Penelusuran Media Indonesia, Minggu (7/12) di Kabupaten Aceh Tamiang misalnya, beberapa lokasi terparah kini sudah keluar bau tidak sedap. Bau menyengat menusuk hidung itu berasal dari sedimen sampah banjir dan dari puing bangunan atau dibalik rumah rubuh.
Ada kemungkinan di bawah sampah atau puing berserakan itu masih ada jemazah yang belum dievaluasi karena keterbatasan relawan dan minim alat berat. Apalagi masih banyak warga yang hilang belum diketahui di mana keberadaan mereka.
Seperti di kawasan Kecamatan Karang Baru, ratusan rumah rata tersapu banjir. Tidak bisa dibayangkan betapa dahsyat arus banjir saat menerjang lokasi setempat pada Rabu (26/11) dan Kamis (27/11) kala itu.
Warga yang selamat harus bertahan di bekas puing-puing rumah dan bangunan lainnya. Mereka juga krisis bahan makanan. Untuk mempertahankan hidup harus minum air bekas banjir. Bahkan untuk bayi sekalipun harus diberi air genangan itu.
"Aceh Tamiang mencekam, bau manyat membusuk di mana-mana. Tidak makan berhari-hari, pengungsi minum air banjir. Kondisi 90% lebih buruk dari yang nampak di sosmed," tutur Jamaludin sorang guru yang baru mendapat kabar dari Aceh Tamiang.
Lokasi paling parah lainnya adalah di kawasan Kecamatan Tamiang Hulu, itu merupakan termasuk lokasi hulu sungai Tamiang. Warga krisis bahan makanan dan air bersih.
Mereka hanya yang tersisa baju di badan. Semua isi dalam rumah musnah terbawa arus. Untuk menjangkau lokasi itu sangat sulit karena badan jalan rusak parah dan tertbun sampah banjir.
"Saya baru dapat kabar kedua orangtua selamat. Sekarang sudah berkumpul di suatu tempat yang kalau malam gelap gulita, apalagi cuaca mendung. Mereka penuh ketakutan dan trauma. Tapi saya belum pernah berbicara dengan orangtua. Itu baru kabar dari adik yang bisa saya kontak," tutur Sugeng Handayani, guru di Kabupaten Pidie asal Aceh Tamiang.
Dikatakan Sugeng, dari Pidie menuju Aceh Tamiang sangat sulit karena banyak jembatan putus dan jarak yang hampir 500 km. Namun dirinya tetap pulang untuk mengetahui dan membantu orangtuanya di kampung.
"Saya harus berputar lewat jalur Banda Aceh- Aceh Jaya- Barat Selatan Aceh. Terus melalui Kota Subulussalam dan melanjutkan ke Kaban Jahe Sumatra Utara, terus ke Medan lalu baru ke Tamiang. Jaraknya bisa memakan waktu tiga hari pakai mobil minibus," tambah Sugeng yang sudah sampai di Kanan Jahe pada Minggu (7/12) sore. (MR/E-4)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
KOLABORASI lintas BUMN dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana banjir yang melanda Aceh.
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
Fokus pembersihan oleh aktivis 98 di Aceh Utara menyasar pada pekarangan Masjid Assa'adah, Meunasah (balai desa), serta akses lorong desa.
WARGA terdampak banjir di wilayah pedalaman Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, hingga kini masih membutuhkan kejelasan terkait tempat tinggal.
Tidak ada lagi seragam sekolah yang tersisa di Jamat. Siswa mengenakan pakaian warna-warni seadanya hasil pemberian donatur.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Aceh terus mendukung pemulihan layanan dasar pascabencana di Provinsi Aceh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved