Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BANJIR besar yang melanda Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan tidak hanya menyisakan trauma mendalam, tetapi juga membuka tabir kerusakan hutan di wilayah hulu. Di kawasan Anggoli, Kecamatan Angkola Timur, sedikitnya 10 hektare lahan pertanian masyarakat tertimbun gelondongan kayu yang hanyut terbawa derasnya arus sungai.
Jembatan Anggoli akses vital yang menghubungkan pemukiman warga di dua kabupaten menjadi saksi bisu betapa masifnya material kayu yang meluncur saat banjir menerjang.
Barisan batang kayu berbagai ukuran yang tersangkut di bawah jembatan memperlihatkan besarnya kerusakan lingkungan yang terjadi sebelum bencana.
Pandapotan Simbolon, 51, warga Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, masih mengingat jelas detik-detik menegangkan malam itu.
“Hujan sempat reda. Kami sudah mulai membersihkan rumah dari genangan air. Tapi tiba-tiba suara gemuruh datang dari arah sungai. Air kembali naik disertai kayu besar-besar. Kami semua berlarian menyelamatkan diri,” ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (4/12).
Gelondongan kayu yang terbawa arus tidak hanya menghantam rumah warga, tetapi juga menyeret puing-puing hingga ke kawasan Aek Ngadol, Kecamatan Batangtoru. Sebagian batang kayu bahkan menutup badan jalan, membuat transportasi lumpuh total.
Di titik lain, Jembatan Anggoli terputus, sehingga tidak dapat dilalui oleh pejalan kaki maupun kendaraan. Kehadiran personel TNI yang membangun jembatan darurat menjadi satu-satunya akses bagi warga dan pengunjung yang ingin menyaksikan fenomena tumpukan kayu tersebut.
Untuk memulihkan akses, pemerintah menurunkan sedikitnya 10 alat berat guna menyingkirkan material longsor dan tumpukan kayu dari jalan dan aliran sungai dan permukiman warga.
Di tengah kondisi itu, sebagian warga memanfaatkan kayu gelondongan sebagai bahan bangunan dengan memotongnya menggunakan chainsaw.
Aktivitas ini menarik perhatian warga sekitar dan pengunjung yang datang melihat langsung dampak banjir di bantaran sungai.
Masyarakat berharap pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, segera melakukan investigasi menyeluruh atas kondisi hutan di hulu sungai. Perusakan hutan yang diduga menjadi pemicu besarnya banjir diminta dihentikan total.
“Kalau hutan terus dirusak, bencana seperti ini akan berulang. Kami berharap pemerintah turun langsung melihat kondisi sebenarnya di hulu,” ujar seorang warga. (JH/E-4)
BANJIR dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir 2025 meninggalkan dampak berkepanjangan bagi masyarakat setempat.
Gerakan ini merupakan sinergi lintas sektor yang melibatkan musisi lintas generasi, komunitas, serta dukungan penuh dari pemerintah dan sektor swasta.
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
DUA bulan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025, sebanyak 40 warga di Sumatra Utara masih dinyatakan hilang.
LAILATUL BARA'AH atau yang akrab disebut Malam Nisfu Syakban di Provinsi Aceh dirayakan dengan penuh khidmat.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
HARAPAN baru mulai tumbuh di tengah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian memperingatkan pemda di Sumatra Utara agar tidak menyelewengkan dana penanganan bencana.
Adapun temanya adalah Integrasi Pendekatan One Health dalam Pemulihan Sosial, Pangan, dan Kesehatan Masyarakat Rentan Pascabencana Banjir di Aceh.
BADAN Rescue Nasional Demokrasi (NasDem) Sumatera Barat menargetkan pembentukan pengurus Badan Rescue NasDem Daerah (BRND) tingkat kota, kabupaten dan kecamatan yang ada di Sumbar.
DUA bulan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025, sebanyak 40 warga di Sumatra Utara masih dinyatakan hilang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved