Swasembada Garam dari Ujung Selatan Negeri

ANGIN kencang menebar debu di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), pekan lalu. 

Di bawah panas matahari, kawasan pesisir itu perlahan menggeliat setelah lama dibiarkan kosong.
 
Suara mesin ekskavator memecah kesunyian, menggerus tanah yang dulu ditumbuhi semak belukar. Lahan tandus yang lama terbengkalai perlahan berubah wajah, diratakan, dipadatkan, dan disusun menjadi dasar tambak garam.

Dari pulau dengan panjang garis pantai 330 kilometer itu, mimpi besar kemandirian garam nasional sedang dirajut.

Baca juga : Ratusan Spesies Ikan Berhasil Diidentifikasi di Kupang

Setelah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono meluncurkan proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) pada Juni 2025, pesisir timur Rote menggeliat. Lahan-lahan kosong di sepanjang pantai kini disulap menjadi tambak modern. 

Kawasan itu dirancang sebagai sistem terpadu dari hulu ke hilir, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi ke pasar domestik.

Proyek tersebut menjadi tonggak baru industri garam nasional, dengan total luas 13 ribu hektare (ha) yang dikembangkan bertahap hingga 2030, meliputi 14 desa di tiga kecamatan yaitu Rote Timur, Landu Leko dan Pantai Baru sebagai kawasan pengembangan.

Baca juga : Belajar Ilmu Pariwisata Gratis, Anak Muda NTT Siap sambut Wisatawan

Pembangunan dimulai dari penataan lahan, pembangunan infrastruktur dasar, hingga fasilitas modern seperti gudang, laboratorium, dan pabrik pencucian garam.

Tahap pertama K-SIGN meliputi lahan seluas 1.200 ha yang tersebar di empat desa, yakni Matasio dan Lakamola di Kecamatan Rote Timur, serta Daiama dan Daurendale di Kecamatan Landu Leko, dengan total investasi Rp858 miliar.

Rencana produksi tahap 2025-2026 mencapai 45 ribu ton. Tahap berikutnya, 2027-2028, menambah kapasitas dan infrastruktur pendukung seperti kolam kristalisasi (crystallizer) dan pabrik pencucian garam (washing plant) sebagai bagian dari sistem pengolahan modern untuk meningkatkan mutu garam nasional.

Pada 2029-2030, produksi ditargetkan menembus 230 ribu ton per tahun, atau 4,4% dari kebutuhan nasional sebesar 4,9 juta ton.

SENTRA INDUSTRI GARAM NASIONAL - Alat berat meratakan tanah untuk kebutuhan pembuatan tambak garam di Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (29/10/2025). Desa ini menjadi satu dari 14 desa di tiga kecamatan yang dikembangkan menjadi Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) seluas 13.000 hektare/Foto: MI/Palce Amalo

Kebutuhan Garam Nasional

Secara nasional, kebutuhan garam Indonesia mencapai 4,9 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, produksi dalam negeri pada 2024 baru mencapai 2,3 juta ton, sedangkan impor masih menutupi kekurangan sekitar 2,6 juta ton. 

Karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada garam nasional pada 2027.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, proyek K-SIGN di Rote Ndao menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor garam industri.

"Lokasi Rote dipilih karena memiliki kondisi geografis dan kualitas sumber daya alam yang mendukung produksi garam berkualitas tinggi," ujar Sakti Wahyu Trenggono. 

Pernyataan itu ia sampaikan saat meninjau proyek garam di Rote pada 20 September 2025, yang tahap pembangunannya sedang berlangsung, menandai dimulainya babak baru industri garam modern di titik selatan negeri tersebut. 

Harapan Warga dari Lahan Tambak

Di balik deru proyek besar itu, tersimpan kisah warga yang menaruh harapan. Selfi Lenggu, warga Matasio, memiliki lahan 20 ha yang kini menjadi bagian dari kawasan tambak garam, termasuk lahan milik sembilan warga lainnya. 

Di Lakamola, ia masih memiliki 18 ha lahan lain yang siap digarap. “Kami ingin Rote dikenal karena kualitas garamnya,” katanya.

Warga tidak kehilangan lahan. Skema kerja sama memberi porsi pendapatan 10% bagi pemilik tanah, membuat masyarakat tidak sekadar menjadi penonton pembangunan, tetapi bagian aktif dari rantai produksi sejak tahap awal.

Kepala Desa Daiama, Hebar Laorens Ferroh, melihat geliat ekonomi mulai menetes ke warganya. Di sekitar area tambak, warung-warung kecil dan kios bermunculan melayani pekerja yang datang dari berbagai desa.“Banyak warga mulai mendapat penghasilan tambahan,” ujarnya.

Sebagian pemuda yang sebelumnya bertani atau melaut kini ikut bekerja di proyek. “Sudah ada 15 warga Daiama yang bekerja di tambak, kebanyakan sebagai operator ekskavator dan tenaga lapangan,” kata Hebar. 

Setelah tahap pembersihan rampung, proyek ini ditargetkan menyerap hingga 3.000 tenaga kerja lokal.

Pakar Pengembangan Budi Daya dan Jasa Kelautan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Franchy Christian Liufeto, menyebutkan kawasan yang saat ini dimanfaatkan sebagai tambak garam, memiliki keunggulan alamiah untuk produksi garam. 

"Tekstur tanah di kawasan tambak Daiama tersebut dari tekstur lempung liat berpasir yang dapat menyimpan air laut untuk proses olahan menjadi garam," ujarnya.

Lahan yang saat ini dibuka sebagai tambak garam termasuk tanah harak, yang diakui masyarakat merupakan milik negara sehingga melancarkan upaya investasi. 

Selain itu, tanahnya yang landai memudahkan akses air laut masuk hingga ke pesisir dan menjadi ekonomis dalam operasional produksi garam. 

"Air lautnya juga merupakan air laut murni dan bersih karena bukan merupakan daerah muara yang akan bercampur dengan aliran sungai air tawar sehingga diyakini dengan kadar air yang layak tersebut tiga derajat Baume, kualitas garam yang dihasilkan masuk dalam kategori garam industri," jelasnya.

Selain itu, mengacu hasil analisis teknis KKP, kawasan pesisir Rote terbukti ideal untuk pengembangan industri garam. Uji laboratorium menunjukkan air lautnya bebas logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium.

Kondisi alam yang keras justru menjadi anugerah. Tingkat salinitas air laut di Rote mencapai 30-35 bagian per seribu (Part Per Thousand/PPT), meningkat hingga lebih dari 250 PPT pada fase bittern (air induk sisa). Nilai itu menciptakan kondisi ideal bagi kristalisasi garam berkualitas tinggi.

Dengan iklim kering dan musim hujan singkat, Rote menjelma menjadi laboratorium alam produksi garam tropis, panas matahari menjadi mesin penguapan alami tanpa biaya energi.

Pilar Garam Nasional

Secara teknis, kawasan K-SIGN dirancang presisi. Empat zona pengembangan membentang dari pesisir utara hingga selatan, menciptakan ekosistem industri terintegrasi dari hulu ke hilir. Tata letak zona mencerminkan model baru industri garam modern yang berbasis teknologi dan efisiensi, bukan lagi bergantung pada tambak tradisional.

“Keunggulan Rote Ndao bukan semata soal geografis atau kadar salinitas, melainkan simbol kebangkitan industri garam nasional berbasis daerah,” ujar Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, yang menegaskan pandangan itu berdasarkan hasil analisis KKP.

Di saat Indonesia masih mengimpor jutaan ton garam industri tiap tahun, proyek K-SIGN menjadi bukti bahwa kemandirian bisa dibangun dari perbatasan negeri sendiri. “Polanya sederhana tapi strategis. Lahan milik masyarakat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, kemudian dikelola bersama PT Garam dan didukung infrastruktur oleh PT Nindya Karya,” ujarnya.

Menuju Kemandirian Garam

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Zet Libing mencatat selama 2024 produksi garam di wilayah ini mencapai 18.728 ton, menurun dibanding 2023 sebesar 20.337 ton. Produksi itu baru berasal dari tambak seluas 1.200 ha di Kabupaten Kupang yang dikelola tiga perusahaan.

Sementara potensi lahan garam di NTT mencapai 25.914 ha, tersebar di 13 kabupaten dengan potensi produksi maksimal 1.295 juta ton per tahun, belum termasuk kawasan K-SIGN di Pulau Rote. Kabupaten Kupang menjadi salah satu yang terluas dengan 7.000 ha, disusul Malaka 3.950 ha, Timor Tengah Utara 3.888 ha, dan Timor Tengah Selatan 3.000 ha.

Meski produksi NTT baru mewakili sekitar 1,4% dari total potensi, Zet menilai tren pertumbuhan industri garam di daerah ini sangat menjanjikan. 

“Ada kemajuan signifikan pada sisi investasi dan pembukaan lahan. Kita perlu dorongan dari pusat untuk memperkuat infrastruktur dan mempercepat perizinan lahan,” katanya.

Seluruh hasil produksi garam dari NTT dikirim ke Jawa Timur, pusat pengolahan dan distribusi nasional. “Kalau hilirisasi dilakukan di sini, tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan daya saing garam lokal,” jelasnya.

Selain aspek produksi, Zet Libing juga menekankan pentingnya standarisasi kualitas (NaCl) agar garam NTT memenuhi spesifikasi industri dan konsumsi. “Kami terus mendorong kolaborasi dengan KKP untuk pendampingan teknis dan uji mutu,” tambahnya.

Dengan kebutuhan garam nasional mencapai 4,9 juta ton per tahun dan produksi domestik baru 2,3 juta ton, Dia optimistis NTT bisa menjadi kontributor kunci menuju swasembada garam nasional.

“Kalau seluruh proyek aktif dan lahan potensial bisa dimanfaatkan optimal, NTT akan menjadi pilar utama garam Indonesia,” ujarnya.

Dari titik selatan Tanah Air, langkah nyata menuju swasembada garam pun mulai terlihat, kemandirian garam nasional perlahan menjadi kenyataan. (PO/E-4)