Kementerian Kelautan Gelar Pembekalan bagi Pekerja Migran Indonesia di Tegal

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pembekalan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Tegal, Jawa Tengah. Tujuannya untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan bagi PMI sektor kelautan dan perikanan. Pembekalan digelar secara hybrid dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (13/2).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Acara didukung perbankan, Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), serta organisasi masyarakat sipil.

Pembekalan bagi PMI sektor kelautan dan perikanan ini, untu menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi PMI sektor perikanan, khususnya awak kapal perikanan (AKP/ABK), mulai dari penempatan nonprosedural, kerentanan eksploitasi, lemahnya pemahaman kontrak kerja, hingga belum optimalnya pemanfaatan remitansi untuk usaha produktif setelah kembali ke tanah air.

Baca juga : Pesawat Hilang di Maros Berstatus Armada Patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan PMI terlindungi sekaligus berdaya secara ekonomi.

"PMI harus berangkat dengan kompetensi, bekerja dengan pelindungan, dan pulang dengan masa depan. Migrasi aman dan usaha berkelanjutan adalah kunci agar PMI tidak hanya menjadi penyumbang remitansi, tetapi juga pelaku utama pembangunan ekonomi biru di daerahnya," tegas Nyoman.

Pembekalan dirancang dalam tiga pilar utama, yakni penguatan migrasi aman dan pelindungan PMI, literasi keuangan dan akses pembiayaan, serta reintegrasi profesi melalui kewirausahaan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. 

Baca juga : Pesawat ATR yang Hilang di Maros Sewaan KKP untuk Patroli

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Lilly Aprilya Pregiwati, menjelaskan bahwa pelatihan ini menjadi jembatan antara pengalaman kerja internasional dan peluang usaha di dalam negeri. "PMI sektor kelautan dan perikanan memiliki keterampilan global yang sangat berharga. Kami ingin memastikan mereka kembali dengan rencana usaha yang matang, jejaring yang kuat, serta akses pembiayaan yang jelas," ujar Lily.

RENTAN PERDAGANGAN ORANG
Dari sisi pelindungan, Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI, Rinardi, menekankan bahwa sektor kelautan dan perikanan masih rentan terhadap praktik penempatan ilegal dan perdagangan orang. 

"Jika proses sudah melibatkan perekrutan, penampungan, pengiriman hingga pengendalian pekerja di luar prosedur resmi, itu dapat masuk kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena itu, migrasi harus legal, terdata, dan terlindungi," ujar Rinardi.

Dia menambahkan pemerintah pun mempercepat proses resmi penempatan, memperketat pengawasan perusahaan, serta memperkuat deteksi dini di wilayah pesisir.

Sementara itu, Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif KP2MI, Sukarman, menyoroti pentingnya transformasi purna PMI dari pekerja menjadi wirausaha. "Remitansi harus menjadi modal kemandirian ekonomi, bukan habis untuk konsumsi. Jangan hanya menjadi follower seperti 'ubur-ubur' yang terbawa arus pasar. Usaha harus punya nilai tambah, diferensiasi, dan mitigasi risiko yang jelas," pinta Sukarman.

Dalam pembekalan bagi PMI ini, juga ada sesi berbagi pengalaman bersama para pelaku usaha dan purna PMI. Perwakilan P2MKP Mina Ngremboko Kab. Sleman, P2MKP Sari Ulam Kota Tegal, dan P2MKP Berkah Alam Kab. Pati membagikan kisah keberhasilan membangun usaha budi daya, pengolahan perikanan, hingga modernisasi tambak garam.(E-2)