Penyaluran KUR 2025 Capai Rp219,7 Triliun, NTT Sumbang Rp2,2 Triliun

PROGRAM Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Hingga 21 Oktober 2025, total penyaluran KUR secara nasional mencapai Rp219,7 triliun dengan 3.736.030 debitur.

Program pembiayaan yang digerakkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bekerja sama dengan BRI dan Danantara Indonesia ini terbukti memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses modal usaha.

Deputi Usaha Mikro, Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyampaikan itu saat menyampaikan sambutan pada Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, Legal, Terlindungi dan  di Gedung Olahraga Flobamora Kupang, Rabu (29/10). 

Baca juga : UMKM NTT Catat Potensi Transaksi Rp2,9 Miliar di ISEF 2025

Kegiatan ini dihadiri 80 UMKM dari berbagai daerah di daerah tersebut, sedangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), KUR telah disalurkan ke 22 kabupaten dan kota dengan nilai mencapai Rp2,2 triliun. Jumlah penerima manfaat sebanyak 53.564 debitur, yang tersebar di berbagai sektor usaha produktif.

Menurutnya, capaian ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap program pembiayaan pemerintah.

Dari seluruh kabupaten dan kota di NTT, Kota Kupang menempati posisi tertinggi penyaluran KUR, yakni Rp229 miliar untuk 3.231 debitur.
Posisi kedua ditempati Kabupaten Sikka dengan Rp158 miliar untuk 4.008 debitur, dan Kabupaten Flores Timur dengan Rp146 miliar untuk 4.017 debitur.

Baca juga : Kemenparekraf Gelar Floratama Academy 5.0, Tingkatkan Usaha Berbasis Digital

Ketiga daerah ini dinilai berhasil memanfaatkan program KUR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di sektor perdagangan dan pertanian.

Penyaluran KUR untuk sektor produksi juga menunjukkan peningkatan. Tahun 2025 tercatat mencapai 60,53%, atau melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 57,82%. 

Adapun tren penyaluran sektor produksi lima tahun terakhir menunjukkan arah positif, yakni pada 2020 sebesar 57,04%, kemudian pada 2021 sebesar 55,18%, dan 2022 sebesar 56,42%. Selanjutnya, pada 2023 sebesar 56,15%, naik menjadi 57,82% pada 2024, dan 60,53% pada 2025.

Peningkatan ini memperlihatkan komitmen pemerintah dan lembaga keuangan untuk memperkuat sektor produktif sebagai penggerak ekonomi nasional.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia, termasuk di NTT. 

Menurutnya, Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro Legal, Terlindungi, dan Berdaya tersebut merupakan bentuk nyata respons pemerintah terhadap berbagai keluhan dan tantangan yang dihadapi UMKM. 

“Banyak urusan izin dan sertifikasi bukan kewenangan kami semata, karena itu kami berkolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar pelayanan lebih cepat dan mudah,” ujarnya.

Maman menyebut, kolaborasi lintas sektor tersebut telah meningkatkan penerbitan izin dan sertifikasi usaha hingga 300% secara nasional. Ia juga mengapresiasi Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena atas dukungannya dalam memperkuat ekosistem UMKM di daerah.

Selain itu, pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTT mencapai sekitar Rp1 triliun untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. “Pemerintah hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi juga sebagai mitra agar UMKM bisa tumbuh dan naik kelas,” tegas Maman.

Selain itu, sesuai data tahun 2024, jumlah pelaku UMKM di NTT mencapai 566.413 unit usaha, di mana 565.473 di antaranya atau 99,61% merupakan usaha mikro. 

“UMKM di NTT adalah motor pencerahan dan penjaga ekonomi rakyat. Mereka beroperasi tanpa henti dan menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” ujar Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena. 

Menurutnya, kekuatan UMKM terlihat dari pergerakan ekonomi yang tetap dinamis di berbagai kabupaten dan kota tanpa harus menunggu kebijakan besar dari pusat. 

“Hebatnya, UMKM membuat ekonomi di seluruh NTT tetap berputar. Dari gedung ini kita berdiskusi, tapi di luar sana mereka sudah bekerja dan menggerakkan ekonomi rakyat,” katanya.

Menurut Gubernur, keberadaan UMKM telah memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, menciptakan ketahanan sosial serta membuka peluang pasar domestik hingga internasional. 

“UMKM kita adaptif terhadap perkembangan zaman. Mereka bisa menembus pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Posisi NTT yang strategis sebagai wilayah perbatasan memberi potensi besar untuk mengembangkan produk unggulan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Melkiades mengusulkan agar dukungan terhadap UMKM tidak berhenti di acara seremonial, tetapi ditindaklanjuti melalui pembentukan ekosistem nyata dan berkelanjutan. Ia berharap ada jadwal rutin antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan untuk mempermudah layanan seperti perizinan, pembiayaan, serta pelatihan.

“Kalau bisa, sebulan sekali pemerintah dan lembaga keuangan duduk bersama agar pelaku UMKM mudah mengurus kebutuhan usaha mereka. Dengan cara ini, kita wujudkan ekosistem UMKM yang kuat dan produktif di NTT,” tandasnya. (PO/E-4)