Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI menemukan banyak catatan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat (SR) di berbagai daerah. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri saat kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Minggu (5/10).
"Secara nasional ada banyak catatan dan perlu perbaikan yang kami temukan di berbagai daerah. Khusus untuk Banjarbaru pelaksanaan SR kami nilai sangat baik," ungkapnya.
Catatan-catatan tersebut antara lain di lapangan masih banyak anak usia sekolah dari kelompok miskin ekstrim belum tertampung di sekolah rakyat. Di beberapa daerah manajemen serta fasilitas sekolah rakyat yang belum standar. Menurut Abidin program sekolah rakyat yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini perlu mendapat dukungan, pemerintah daerah termasuk swasta.
"Program ini sangat berdampak pada menuntasan wajib belajar dan menjangkau kelompok miskin ekstrim, yang pada akhirnya mampu meningkatkan SDM dan menekan kemiskinan itu sendiri," ujarnya.
Komisi VIII DPR RI menilai SRT 9 Kota Banjarbaru termasuk sekolah rakyat terbaik yang pernah mereka kunjungi. Memiliki gedung terpadu, SRT 9 Kota Banjarbaru yang terletak Di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) ini memfasilitasi 125 siswa dan siswi dari sejumlah kabupaten/kota di Kalsel. Kepala BBPPKS, Yadi Muchtar bersyukur pelaksanaan SRT 9 Banjarbaru mendapat penilaian baik dari Komisi VIII DPR RI.
"Termasuk pelayanan pemberian makanan, kemudian juga untuk sarana olahraga dan sebagainya, Alhamdulillah cukup baik respon yang diberikan," ujar Kepala BBPPKS Banjarmasin Yadi Muchtar.
Sejak dimulai 14 Juli 2025 lalu, pelaksanaan belajar mengajar dengan konsep boarding school ini tidak mengalami kendala yang signifikan. Selain peninjauan fasilitas belajar mengajar dan asrama di SRT 9 Kota Banjarbaru, agenda kunjungan rombongan Komisi VIII DPR RI juga kembali dilanjutkan dengan menyerap aspirasi orang tua atau wali murid SRT 9 Kota Banjarbaru. (H-4)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah menyiapkan skema pemulangan jemaah umrah Indonesia. Konflik antara Iran, Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Langkah pemerintah yang berujung pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan dinilai berisiko tinggi.
Anggota DPR soroti kebijakan Kementerian Sosial yang melakukan pembaruan DTSEN, yang berdampak pada penonaktifan sekitar 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan peringatan keras kepada seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa kejadian penampilan goyang biduan di panggung peringatan Isra Mikraj di Banyuwangi, Jawa Timur bukan masalah sepele.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya sekadar menjadi tempat belajar.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mendorong sekolah rakyat menjangkau desa.
Adaptivitas tersebut diperlukan agar siswa bisa menggerakkan roda pemutus kemiskinan ketika mereka lulus, baik melalui bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved