Komisi VIII DPR RI Temukan SR SMA Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso belum Punya Laptop

SEKOLAH Rakyat (SR) jenjang SMA di Kota Solo yang ada di lingkungan Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso, ternyata belum memiliki laptop. Laptop diperlukan untuk siswa belajar dan untuk laboratorium komputer. Padahal tahun ajaran baru 2025 sudah dimulai sejak Senin (14/7/2025).

Temuan itu mencuat ketika rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Abdul Wachid mengunjungi SR SMA yang sedang melakukan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk 200 siswanya selama pekan pertama tahun ajaran baru 2025.

"Komisi VIII DPR RI melihat langsung SR SMA di Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso untuk anak kurang mampu (miskin ekstrem). Kami lihat mereka senang sekali mendapatkan fasilitas yang baik, mulai (ruang) sekolah, tempat tidur dan juga makanan," ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Baca juga : Siswa Diharapkan Segera Beradaptasi di Sekolah Rakyat

PENDIDIKAN KARAKTER
Politikus Partai Gerindra ini juga mengaku senang adanya keterlibatan TNI untuk memberikan bantuan penguatan pendidikan karakter bagi para siswa, yang merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pertahanan. "Namun begitu, dari yang kami lihat, masih ada kekurangan yang perlu disempurnakan. Di antaranya belum ada tempat untuk mencuci, sebagai sarana melatih siswa di asrama. Kalau di rumah, mungkin ibunya yang mencucikan," kata dia.

Karena itu, Komisi VIII DPR yang membidangi persoalan sosial dan kesejahteraan rakyat itu meminta Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos untuk segera bisa mengeluarkan anggaran, agar bisa melengkapi sarana dan prasarana cuci di asrama SR SMA Sentra Terpadu Prof Dr. Seoharso Surakarta.

Selain tempat cuci, yang disoroti oleh Komisi VIII DPR RI ini adalah, bahwa SR jenjang SMA satu satunya di Kota Solo itu belum memilki laptop siswa sebagai piranti pembelajaran dan juga Laboratorium Komputer, juga lapangan olah raga, baik untuk sepak bola, voli, basket maupun futsal. "Jadi akan segera kita diskusikan untuk dianggarkan oleh Kemensos," imbuh Wachid.

Baca juga : Tanah Datar Siapkan Lahan 7 Ha Untuk Sekolah Rakyat

Wachid mengatakan, Komisi VIII akan memberikan dukungan sepenuhnya pada sekolah berasrama bagi siswa miskin ekstrem yang menjadi orogram unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

DORONG BUPATI
Pada bagian lain, Komisi VIII DPR RI juga akan mendorong para bupati dan wali kota di Tanah Air untuk segera menyediakan lahan, untuk ekspansi SR di setiap daerah. Saat ini sudah 100 SR beroperasional di Indonesia. 

"Tahun ini dikira Kemensos hanya 5 SR, padahal sudah 100 yang dipersiapkan," lugas wakil rakyat asal Partai Gerindra itu sekali lagi.

Ketika disinggung bahwa konsep sekolah berasrama ini akan menyulitkan orangtua untuk menengok anaknya, Abdul Wachid menegaskan, tentu mereka diberi kesempatan untuk menengok di luar jam sekolah.

Dari pantauan Media Indonesia, seiring dengan sudah beroperasionalnya SR pada tahun ajaran baru 2025 ini, yang perlu dilaksanakan pemerintah, tentunya bukan hanya sekedar pengembangan sekolah, yang menyangkut jumlah atau kuantitas siswa.

Tetapi mestinya, Pemerintah juga harus bisa segera memastikan kualitas manajemen, status hukum tenaga pengajar, dan kesiapan kurikulum. ''Kalau kita mau mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat, maka tenaga pendidikan, kurikulum, dan tata kelola kelembagaan harus dibereskan sejak awal,” timpal anggota Komisi VIII DPR RI yang ikut dalam kunjungan di Solo. (H-1)