Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEMENTERIAN Sosial Republik Indonesia (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pakar, serta budayawan pada tahun ini mengusulkan 10 nama tokoh yang akan menjadi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Salah satu nama dari daftar tersebut adalah Presiden Republik Indonesia ke-2, yakni Jenderal Besar TNI (Purn.) H.M. Soeharto.
Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Dr. Agus Suwignyo, M.A., menuturkan bahwa Soeharto memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dijadikan sebagai Pahlawan Nasional. Namun begitu, fakta sejarah dan kontroversi Soeharto di era 1965, tidak bisa diabaikan.
“Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya di tahun 1965,” ujar Agus, Kamis (17/4).
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, kata Agus Suwignyo, seseorang yang diajukan untuk mendapat gelar tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus. Beberapa di antaranya adalah berkontribusi secara nyata sebagai pemimpin atau pejuang, serta tidak pernah mengkhianati bangsa.
Menurut Agus, Soeharto diakui memiliki peran besar ketika memperjuangkan Kemerdekaan RI. Sepanjang meniti karir militer, Soeharto pernah bergabung dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 yang berhasil merebut Kota Yogyakarta dari cengkraman kolonial.
Kemudian, pada tahun 1962, Soeharto naik menjadi Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Peran penting Soeharto di berbagai pergerakan militer membuktikan pengaruh kuat dalam kemerdekaan.
“Cara pandang sejarah terhadap Soeharto ini tidak bisa hitam putih. Sebagai pahlawan nasional, tidak bisa mengabaikan fakta sejarah. Tapi tidak bisa juga mengabaikan kontribusinya dalam kemerdekaan,” lanjut Agus.
Dari sisi kontribusi pada kemerdekaan, diakui Agus, tidak ada masalah pada sosok Soeharto. Namun, penetapan gelar Pahlawan Nasional Soeharto akan memunculkan sudut pandang kritis dari sisinya sebagai sosok pemimpin yang diduga terkait dalam kejahatan HAM dan represi kebebasan pers.
Gelar Pahlawan dengan Catatan
Oleh karena itu, Agus menyarankan perlu adanya pengkhususan dan kategorisasi jika tetap memberikan gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto. “Penulisan sejarah itu harus memperhatikan konteks, ya. Jadi semisal ada kategori pahlawan nasional dalam bidang tertentu, sehingga bisa diberikan gelar namun dalam konteks dan catatan,” jelasnya.
Ia mengakui, bukan tidak mungkin seorang tokoh pergerakan juga memiliki catatan kelam semasa hidupnya yang berdampak hingga saat ini. Namun, pengakuan terhadap kontribusi mestinya dapat dilakukan tanpa mengabaikan fakta sejarah lainnya.
Bagi Agus, penulisan dan pengakuan sejarah perlu memperhatikan sudut pandang dan konteks. Sebab, itu akan mempengaruhi penilaian publik di masa kini dan masa depan terhadap sejarah nasional.
Agus juga menegaskan bahwa kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada Soeharto. Ia mencontohkan Syafruddin Prawiranegara yang dianggap ekstrim ketika menentang sentralisasi kekuasaan di awal kemerdekaan.
Perannya dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958 membuatnya dicap sebagai pengkhianat. Padahal Syafruddin merupakan tokoh penting ketika pemerintah darurat dibentuk.“Selain itu, kita belum (memberikan pengakuan) pada berbagai tokoh-tokoh di bidang seni, teknologi, dan pengetahuan. Saya kira perlu ada kajian mengenai pahlawan nasional di luar latar belakang militer,” pungkas Agus. (M-1)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
LUKISAN pahlawan nasional asal Bali, I Gusti Ngurah Rai, mencuri perhatian Presiden Prancis Emmanuel Macron saat menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5).
Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monas, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.
RM Margono diusulkan mendapat pengakuan sebagai Pahlawan Nasional, mengingat kiprah dan kontribusinya membangun ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto
Gus Ipul menyebutkan, Jenderal M Jusuf telah memenuhi syarat yang ditetapkan untuk mendapatkan gelar tersebut.
Telusuri jejak Sultan Hasanuddin: pahlawan maritim, strategi gigih, dan warisan abadi bagi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved