Polri Dituntut Proses Hukum Eks Kapolres Ngada Tegas dan Transparan 

ALIANSI Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA)  Nusa Tenggara Timur (NTT) menuntut agar Polri terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Lima tuntutan itu ialah proses hukum yang transparan dan tegas, pemberian efek jera, perlindungan dan pemulihan korban, evaluasi dan pengawasan internal dan penanganan serius.

Setelah ditangkap Propam Mabes Polri pada 20 Februari 2025 dan dilakukan pemeriksaan, AKBP Fajar diketahui terlibat penyalahgunaan narkoba dan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

"Setelah penangkapan, terungkap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar terhadap tiga anak di bawah umur, masing-masing berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun. Pelaku diduga merekam aksi bejatnya dan mengirimkan video tersebut ke situs porno luar negeri," kata Koorodinator Presidium PKTA NTT, Rebeka Haning dari ChildFund di Kupang, Rabu (12/3).

Baca juga : Dugaan Pencabulan oleh Kapolres Ngada NTT jadi Preseden Buruk Kepolisian

Selain Rumah Solusi Beta Indonesia, Presidium PKTA NTT juga beranggota Lembaga Perlindungan Anak NTT, Perkumpulan Tabua Talena, ChildFund International di Indonesia, Save the Children, dan Wahana Visi Indonesia.

Para anggota aliansi menegaskan, anak-anak adalah masa depan bangsa yang harus dilindungi dan dijaga.

"Kami berharap Mabes Polri mengambil langkah tegas dan nyata dalam menangani kasus ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat pulih dan anak-anak NTT dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman untuk meraih cita-cita mereka," tegasnya.

Baca juga : Anggota DPR Desak Kapolres Ngada Dipidana agar tak Ada Impunitas

Pernyataan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan komitmen kami dalam melindungi hak-hak anak di Provinsi NTT.

Mereka juga mendesak Mabes Polri untuk melakukan proses hukum yang transparan, akuntabel, dan memberikan hukuman maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Tindakan pelaku tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian," tutupnya. (H-4)