Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, M Aditya Mufti Ariffin mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. Informasi yang berkembang menyebut pengunduran diri Aditya sebagai wali kota ini terkait dengan penunjukan dirinya menjadi petinggi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pengunduran diri Aditya sebagai Wali Kota Banjarbaru itu disampaikannya secara langsung saat Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru Kamis (6/3).
"Kami menyampaikan pengunduran diri sebagai wali kota karena sudah menerima surat sebagai komisaris independen di BUMN," kata Aditya.
Dalam kesempatan tersebut, Aditya juga menyerahkan surat pengunduran diri, yang diterima Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra.
Media mencoba mengonfirmasi langsung kepada Aditya, Jumat (7/3) namun belum mendapat jawaban.
Selain menjabat sebagai Wali Kota Banjarbaru, Aditya juga menjabat Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel.
Selama menjabat sebagai Wali Kota periode 2021-2024, dirinya dinilai cukup berhasil membangun kota yang kini berstatus Ibu Kota Provinsi Kalsel tersebut.
Aditya, yang berpasangan dengan Said Abdullah merupakan pasangan calon yang didiskualifikasi KPU Banjarbaru pada Pilkada 2024 dan berujung keputusan PSU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta pemberhentian empat orang dan teguran keras komisioner KPU Banjarbaru oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
PSU Pilkada Banjarbaru dijadwalkan akan berlangsung akhir April 2025 mendatang. (Z-1)
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
GAGASAN gentengisasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Pembangunan kanal yang tidak memperhatikan lapisan pirit memicu oksidasi yang menghasilkan asam sulfat.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved