Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, M Aditya Mufti Ariffin mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya. Informasi yang berkembang menyebut pengunduran diri Aditya sebagai wali kota ini terkait dengan penunjukan dirinya menjadi petinggi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pengunduran diri Aditya sebagai Wali Kota Banjarbaru itu disampaikannya secara langsung saat Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru Kamis (6/3).
"Kami menyampaikan pengunduran diri sebagai wali kota karena sudah menerima surat sebagai komisaris independen di BUMN," kata Aditya.
Dalam kesempatan tersebut, Aditya juga menyerahkan surat pengunduran diri, yang diterima Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra.
Media mencoba mengonfirmasi langsung kepada Aditya, Jumat (7/3) namun belum mendapat jawaban.
Selain menjabat sebagai Wali Kota Banjarbaru, Aditya juga menjabat Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalsel.
Selama menjabat sebagai Wali Kota periode 2021-2024, dirinya dinilai cukup berhasil membangun kota yang kini berstatus Ibu Kota Provinsi Kalsel tersebut.
Aditya, yang berpasangan dengan Said Abdullah merupakan pasangan calon yang didiskualifikasi KPU Banjarbaru pada Pilkada 2024 dan berujung keputusan PSU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta pemberhentian empat orang dan teguran keras komisioner KPU Banjarbaru oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
PSU Pilkada Banjarbaru dijadwalkan akan berlangsung akhir April 2025 mendatang. (Z-1)
DALAM satu dekade 2014-2024 luas hutan alam di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkurang (deforestasi) hingga 29 ribu hektare lebih.
Bencana banjir yang sempat melanda delapan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar sudah surut.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia.
DINAS Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat agar mewaspadai penyebaran penyakit super flu di tengah kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi 6.398 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Tiyas Widiarto akhirnya buka suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menerjunkan 3.800 personel untuk membantu kelancaran dan keamanan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved