Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemangkasan (efisiensi) anggaran mencapai Rp450 miliar, kemudian dialihkan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Meski berat, kebijakan pemangkasan anggaran ini diharapkan tidak mempengaruhi kinerja Pemda terutama pelayanan publik.
Hal ini dikemukakan Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel yang membidangi pendidikan Bambang Yanto Poermono, "Seperti daerah lainnya, program MBG di Kalsel juga sudah mulai berjalan namun cakupannya baru sebagian. Karena ini program baru tentu pelaksanaannya belum ideal dan akan terus kita evaluasi."
Dikatakan Bambang, dana Rp450 miliar yang berasal dari pemangkasan anggaran semua SKPD termasuk DPRD Kalsel tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang MBG seperti dapur umum sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas, serta menjamin kelancaran distribusi makanan bergizi.
"Hasil koordinasi kita bersama Pemprov Kalsel dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu Kalsel diminta untuk memperkuat infrastruktur MBG seperti dapur umum," ujarnya.
Selain Pempov Kalsel, pemerintah kabupaten/kota juga diinstruksikan melakukan efisiensi anggaran guna mendukung MBG. Berdasarkan informasi yang dihimpun media, SKPD/Dinas di lingkungan Pemprov Kalsel memangkas anggaran sebesar 30-45%.
Seperti diketahui program Makan Bergizi Gratis yang sudah dimulai serentak sejak 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia. Sebelumnya Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel M Sarifudin menyebut di Kalsel jumlah siswa yang menjadi sasaran program MBG sebanyak 130 ribu orang mulai jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.(M-2)
Bencana banjir terparah saat ini melanda Desa Tebing Tinggi di Kabupaten Balangan, ketinggian air mencapai lebih dua meter
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan berbagai temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Acara dirangkai dengan penandatanganan kesepakatan bersama percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pemerintah Provinsi Kalsel mulai menjajaki potensi dan skema perdagangan karbon (carbon trade) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan mentargetkan bantuan sosial pemasangan 2.500 sambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin di daerah terpencil dan pedalaman.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menerima sertifikat Geopark Meratus sebagai Unesco Global Geopark (UGGp).
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved