Sri Mulyani: Efisiensi Anggaran untuk MBG akan Genjot Ekonomi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan, program makan bergizi gratis (MBG) bisa genjot perputaran ekonomi di Tanah Air. Karena itu, arahan efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat, Sri Mulyani menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menginisiasi arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dia menyebut MBG, swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud.

Baca juga : Guru Besar UGM Ingatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan MBG

"Seperti Makan Bergizi Gratis, apabila rantai pasok mulai dari sayur mayur hingga daging itu bisa diproduksi oleh produsen lokal, baik kecil atau menengah, dan bisa didorong oleh sektor keuangan, itu kami harap orkestrasi dari belanja Makan Bergizi Gratis akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, terutama yang berbasis lokal," jelas Sri Mulyani.

Selain rantai pasok, lanjut Menkeu, program MBG juga turut menciptakan lapangan kerja.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden untuk mengalokasikan belanja ke program yang lebih produktif, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghemat atau menghasilkan devisa, serta mendorong industrialisasi dan hilirisasi.

Baca juga : Anggota DPR Usul Anggaran Makan Bergizi Gratis Diambil dari Cukai Rokok

Maka dari itu, pos-pos belanja yang dinilai tidak langsung memberikan manfaat signifikan, seperti kegiatan seremonial, acara halal-bihalal, serah terima, rapat, seminar, analisis, pelatihan, honor jasa profesi, percetakan, sewa gedung, kendaraan, jasa konsultan, dan perjalanan dinas diminta untuk diefisiensikan.

Arahan itu akan dikoordinasikan dan dilaksanakan dalam waktu satu bulan ke depan.

"Itulah area-area yang kami minta kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam dan tajam, untuk kemudian realokasi efisiensi ini dapat dilakukan untuk belanja-belanja yang lebih produktif," tutur Menkeu.

Baca juga : Kemenkeu Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis masih Sesuai Perencanaan

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui Inpres 1/2025. Poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

Instruksi ini berlaku mulai 22 Januari 2025, dengan waktu pelaksanaan yang ketat. Seluruh hasil identifikasi rencana efisiensi harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. (Ant/Z-9)