Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
GURU Besar Manajemen Kebijakan Publik Fisipol UGM Prof Wahyudi Kumorotomo mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Ia pun mengingatkan, program ini bisa tepat sasaran karena besarnya dana yang dikelola dan dialokasikan untuk program ini. Menurutnya, potensi terjadinya korupsi harus diantisipasi dengan pengawasan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” terang dia dalam siaran pers dari Humas UGM, Jumat (17/1).
Sementara itu, Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Prof Subejo, menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.
“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” terang dia.
Ia juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tutup dia. (AT/J-3)
Hingga saat ini, sebanyak 6.435 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG, mulai dari pemasok bahan baku seperti petani, nelayan, peternak, hingga pedagang pasardi tiap daerah.
KETUA MPR RI Ahmad Muzani menyinggung soal program makan bergizi gratis (MBG) yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
BADAN Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan investigasi dan pengecekan mendalam terkait temuan belatung pada Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Klamasen, Sorong, Papua Barat Daya.
Dia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah mempunyai sistem baru dalam melakukan supervisi terkait program MBG.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.
ANGGARAN yang disiapkan pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencapai Rp50 triliun, melebihi APBD
Mantan Wali Kota Solo FX Rudy mengusulkan anggaran makan bergizi gratis atau MBG dialihkan untuk membiayai sekolah dasar gratis. JPPI menilai usulan itu konkret
Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana itu untuk pelaksanaan MBG hingga Desember 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved