Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
GURU Besar Manajemen Kebijakan Publik Fisipol UGM Prof Wahyudi Kumorotomo mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Ia pun mengingatkan, program ini bisa tepat sasaran karena besarnya dana yang dikelola dan dialokasikan untuk program ini. Menurutnya, potensi terjadinya korupsi harus diantisipasi dengan pengawasan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” terang dia dalam siaran pers dari Humas UGM, Jumat (17/1).
Sementara itu, Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Prof Subejo, menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.
Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.
“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” terang dia.
Ia juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tutup dia. (AT/J-3)
Keberadaan dapur MBG dapat membuka kesempatan atau lowongan bagi para IRT yang sulit untuk mendaftar pekerjaan karena faktor batas usia dan kemampuan.
PROGRAM unggulan Presiden Prabowo Subiatno, yakni makanan bergizi gratis (MBG) telah dimulai serentak pada hari ini, Senin (6/2).
Untuk tahap awal, Badan Gizi Nasional Kabupaten Purwakarta baru menyiapkan 3.000 porsi MBG untuk sejumlah siswa PAUD, SD, dan SMP yang ada di Purwakarta.
BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, telah memerintahkan 76 unit pelaksana teknis (UPT) yang dimiliki BPOM di seluruh Indonesia untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MGB) di Kabupaten Bandung Barat menemui kendala. Pasalnya, anak-anak di wilayah pelosok belum tersentuh program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
SEBANYAK 35 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) katering di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menjadi korban penipuan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan.
Pengawasan merupakan elemen utama yang harus diperkuat. Bukan saja pengawasan yang bersifat top down dari pemerintah.
Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) didanai oleh cukai rokok.
Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah akan menggelontorkan anggaran Rp1-2 triliun per bulan untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved