Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kabupaten dan Kota

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur mendistribusikan sebanyak 870.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pendistribusian ini dilakukan di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat PMK yang diterbitkan pada Januari lalu.

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, secara simbolis menyerahkan bantuan vaksin kepada lima daerah, yaitu Kabupaten Pamekasan (14.500 dosis), Kabupaten Kediri (28.750 dosis), Kabupaten Bojonegoro (25.250 dosis), Kota Probolinggo (1.600 dosis), dan Kabupaten Pasuruan (18.000 dosis).

Baca juga : Cegah Penyebaran PMK, Riau Perketat Lalu Lintas Hewan Ternak

“Alhamdulillah kami mendapat dukungan vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520.000 dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan sebanyak 350.000 dosis yang akan dibagikan ke 38 Kabupaten/Kota,” ujar Adhy, Selasa (11/2).

Adhy mengungkapkan, hingga saat ini Jawa Timur telah menerima total 2,2 juta dosis vaksin PMK. Namun, kebutuhan vaksin PMK di Jawa Timur mencapai 6,6 juta dosis per tahun. Dengan demikian, masih dibutuhkan 4,4 juta dosis tambahan untuk menekan laju penyebaran wabah PMK di wilayah ini.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Adhy menghimbau seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur agar mengalokasikan anggaran dari APBD masing-masing sebagai upaya penanggulangan wabah PMK.

Baca juga : 5.000 vaksin PMK Tambahan Diajukan Bangka Belitung

“Kami sudah mendapat laporan bahwa beberapa Kabupaten/Kota telah mengalokasikan anggaran berdasarkan surat darurat yang kami kirimkan,” tambahnya.

Selain itu, Adhy juga mengajak masyarakat, khususnya para peternak, untuk melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternak mereka. Pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau, sehingga diharapkan peternak berbasis perusahaan dan koperasi dapat berpartisipasi dalam vaksinasi mandiri.

“Target kami adalah membantu masyarakat yang memiliki ternak secara mandiri. Vaksin dari Pusvetma dijual dengan harga sangat terjangkau. Lebih baik mengalokasikan dana sedikit untuk vaksinasi daripada kehilangan nilai jual sapi atau kambing yang cukup mahal,” jelas Adhy.

Baca juga : Kasus PMK di Jateng Melandai, Peternak Diimbau tak Lena

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Jatim untuk mempertahankan status Jawa Timur sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan data Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, populasi sapi potong dan sapi perah di Jawa Timur mencapai 3,3 juta ekor, yang berkontribusi 62% untuk sapi perah dan 28% untuk sapi potong dari total populasi nasional.

“Penanganan wabah PMK di Jawa Timur akan berdampak secara nasional karena arus perpindahan ternak dari Jawa Timur lebih banyak dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Jika vaksinasi di Jawa Timur selesai, maka provinsi lain juga akan merasakan dampaknya,” tegas Adhy.

Adhy juga menambahkan bahwa meskipun anggaran mengalami pengurangan akibat Instruksi Presiden No.1, pengendalian populasi hewan ternak tetap menjadi prioritas utama pemerintah provinsi.

Baca juga : Kasus PMK di Klaten Bertambah, 1.236 Sapi telah Divaksinasi

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Dr. Drh. Agung Suganda, menyatakan bahwa bantuan vaksin PMK ini adalah bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian wabah PMK di Indonesia. Dari total alokasi vaksin nasional sebanyak 4 juta dosis, 1,7 juta dosis diberikan kepada Jawa Timur.

“Kami mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah mengeluarkan status darurat bencana non alam sehingga dapat mengakses anggaran untuk pengadaan vaksin,” ujar Agung.

Agung menekankan pentingnya gotong royong dalam penanganan wabah PMK, dengan strategi pelaksanaan vaksinasi serentak diharapkan mampu mengendalikan laju penyebaran virus PMK.

Ketua DPRD Jawa Timur, Dra. M. Musyafak, juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju wabah PMK di Jawa Timur. “Wabah PMK adalah persoalan bersama yang akan berdampak pada persoalan lain di masyarakat. Kami bersama Pemprov Jatim akan terus memperhatikan kebutuhan dalam upaya penanganan PMK, meskipun APBD mengalami pengurangan,” tegas Musyafak.

Sebagai tambahan, selain vaksin PMK, turut didistribusikan pula obat-obatan untuk penanganan PMK dan penyakit ikutannya, yaitu 10.000 botol analgesik, 11.000 botol antihistamin, 11.000 botol vitamin ATP, dan 8.500 botol vitamin ADE. (RO/Z-10)