Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PENJABAT (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyebut efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari loyalitas aparatur sipil negara (ASN). Ia mengatakan ASN harus bisa memaklumi, karena efisiensi anggaran dilakukan untuk kesejahteraan rakyat.
"Itulah tanda loyalitas, organisasi harus loyal, instruksi ini fokus pada kesejahteraan rakyat," ujar Agus Fatoni di Medan, Sabtu.
Ia mengatakan, jajarannya telah diberi pemahaman soal tujuan dari efisiensi anggaran tersebut secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
"Di pundak bapak/ibu ini jadi andalan untuk bisa menggerakkan roda pemerintahan agar bisa membangun, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk memperbaiki pelayanan publik," kata dia.
Sementara itu, Bima Arya mengatakan bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk membiayai program prioritas, membiayai investasi program strategis, menambah ruang fiskal daerah, dan reformasi birokrasi.
"Efisiensi itu bisa dibaca dan ditargetkan Kemenkeu untuk beri ruang fiskal daerah yang lebih besar," ujar Bima.
(Ant/Z-9)
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved