Kuasa Hukum Gugat Intervensi Penguasa di Tapanuli Utara ke MK

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara-Sumatra Utara, Satika Simamora – Sarlandy Hutabarat, melengkapi berkas perbaikan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pikada) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (10/12).

Baca juga: Tapanuli Utara Harus Dipimpin Sosok yang Tepat

Gugatan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran yang disebut mencederai proses demokrasi dalam Pilkada Tapanuli Utara 2024.

Baca juga : RK-Suswono Batal Ajukan Gugatan Pilkada Jakarta ke MK

Baca juga: Koalisi Nasional Perempuan Indonesia Tapanuli Utara Gelar Aksi Protes

Kuasa hukum pasangan Satika-Sarlandy, Ranto Sibarani, kemarin, mengungkapkan gugatan ini didasari oleh sejumlah temuan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). “Gugatan kami didasarkan pada berbagai temuan pelanggaran, mulai dari dugaan keterlibatan penguasa, intervensi terhadap kepala desa dan kepala sekolah, hingga praktik politik uang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS),” ujar Ranto.

Baca juga : DPR Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Pilkada Dijeda 2 Tahun

Kuasa hukum tim pemenangan Satika-Sarlandy, Rudi Zainal Sihombing (kanan) dan Sekretaris Umum tim pemenangan Satika-Sarlandy, Dompok Hutasoit (kiri) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).  (Foto dok Tim Satika- Sarlandy)

Ranto menjelaskan beberapa poin utama yang menjadi dasar gugatan, di antaranya:

1. Intervensi penguasa daerah: Dugaan tekanan terhadap kepala desa dan kepala sekolah.

Baca juga : Ini Penjelasan MK Soal Alur Gugatan Hasil Pilkada 2024

2. Kecurangan TSM: Indikasi keterlibatan penyelenggara pemilu untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Baca juga: Guru Besar Konstitusi Ungkap Tips Jitu Hadapi Sengketa Pilkada

3. Praktik politik uang dan kecurangan TPS: Termasuk kasus penukaran surat suara yang telah direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tapanulit Utara pada 10 Desember.

“Kami berharap MK dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan adil. Jika terbukti, sanksi tegas sesuai undang-undang harus diberikan kepada pelanggar,” tambahnya.

Dia menambahkan, tim hukum menyerahkan 41 alat bukti untuk memperkuat gugatan dengan kemungkinan adanya tambahan bukti selama proses persidangan. (JH/X-7)