Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PEMERINTAH Kota Cilegon berhasil meraih peringkat 2 dari 8 Kabupaten dan Kota se Provinsi Banten dengan nilai 95, 31 zona hijau kualitas tertinggi terkait Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Provinsi Banten, Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin di Pendopo Gubernur Banten, pada Rabu 4 Desember 2024.
Pada kesempatan itu, Maman menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan kerja dari semua OPD terkait Pelayanan Publik. “Ini menjadi kebanggaan untuk kita semua terlebih dimana pada tahun sebelumnya kita berada di peringkat 5 sehingga ada lonjakan yang signifikan, maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah memberikan pelayanan publik yang terbaik,” ucapnya.
Menurut Maman, capaian ini harus dijadikan semangat untuk meningkatkan lagi dalam hal pelayanan publik. “Pencapaian ini harus menjadi semangat lagi untuk kita semua mempertahankan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cilegon untuk mendapatkan pencapaian yang lebih baik lagi, setelah ini perlu adanya evaluasi dan melakukan perbaikan – perbaikan untuk adanya peningkatan,” ungkapnya.
“Kami juga menargetkan di tahun depan semoga Kota Cilegon mendapatkan peringkat pertama penerima predikat penilaian kualitas tertinggi terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Banten, kita harus optimis dalam mendapatkannya,” tambah Maman.
Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi menyampaikan pemberian penghargaan ini merupakan Upaya dari Ombudsman memberikan apresiasi atas kinerja pelayanan publik yang telah dilakukan instansi di daerahnya masing-masing. “Setiap Pelayanan Publik wajib memenuhi standar pelayanan, maka Ombudsman setiap tahun senantiasa menyelenggarakan penilaian atas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik.” Pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara sampaikan ucapan terimakasih kepada Ombudsman Provinsi Banten yang telah banyak memberikan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Provinsi Banten secara umum. “Kami berharap penghargaan ini menjadi alat penggerak komitmen kita semua untuk terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima.” Ujarnya. (Adv)
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
ANGGOTA Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta laporan masalah dalam seleksi CPNS dapat ditangani oleh inspektorat atau pengawas internal instansi terkait.
KETUA Ombudsman Mohammad Najih mengungkapkan pihaknya menerima laporan terkait sederet masalah dalam seleksi CPNS 2024-2025.
Penyelenggaraan forum konsultasi publik standar pelayanan adalah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik DKPP Klaten.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan mempermudah pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Kapolri untuk menjadikan Polri lebih dekat dengan masyarakat.
Pengakuan menjadi indikator keberhasilan atas implementasi standar mutu dan kepuasan pelanggan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved