Lamongan Ikuti Desk Verifikasi MCP di KPK untuk Optimalisasi Pemberantasan Tipikor

PEMERINTAH Kabupaten Lamongan mengikuti kegiatan Desk Verifikasi monitoring center for prevention (MCP) yang digelar oleh Komisi Pemberangkatan Korupsi (KPK), di Auditorium Randi Yusuf Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK Jakarta, Selasa (12/11). Upaya itu untuk optimalisasi pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor). 

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan menuturkan Monitoring Center for Prevention (MCP) di KPK adalah bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. 

"Kegiatan Desk Verifikasi MCP oleh KPK ini diikuti oleh beberapa provinsi, salah satunya adalah Jawa Timur, " tutur Nalikan.

Baca juga : KPK Soroti Pansel yang Buat Proses Wawancara Capim Tertutup

Menurut Nalikan, Kabupaten Lamongan berada pada pembagian Jawa Timur 4 dan dilaksanakan hari ini. Kegiatan ini, lanjut dia, penting karena untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperlukan untuk penilaian MCP KPK telah terunggah dengan baik. 

Pelaporan MCP KPK dilakukan setiap triwulan. Saat ini terdapat 8 (delapan) area intervensi yaitu, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pajak ini adalah upaya dalam pencegahan korupsi. 

"Sehingga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," jelasnya. 

Dijelaskannya, MCP Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2018 - 2024 terpantau dinamis. Pada 2022, Kabupaten Lamongan berada di peringkat 7 nasional dan peringkat 1 di Provinsi Jawa Timur. 

Lalu di 2024 per tanggal 16 Agustus, indeks MCP Kabupaten Lamongan berada dalam peringkat 6 nasional dan tetap di peringkat 1 untuk Provinsi Jawa Timur dengan nilai 58. Tidak hanya itu, hasil survei penilaian integritas (SPI) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. di  2023, nilai SPI Kabupaten Lamongan sebesar 80,41 berada pada peringkat 3 Jawa Timur (H-2)