Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menangkap tujuh orang yang tergabung dalam geng motor di Palu. Senjata tajam ikut diamankan.
Penangkapan itu berlangsung sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Rono, Kecamatan Palu Barat.
Di mana, petugas patroli mendapati tujuh orang mayoritas remaja berkumpul, diduga tengah merencanakan tawuran.
Kabidhumas Polda Sulteng, AKB Sugeng Lestari mengatakan, tindakan penangkapan yang dilakukan tim Polda Sulteng tersebut sebagai bentuk pencegahan agar bentrokan antargeng motor tidak terjadi sehingga stabilitas keamanan di Sulteng khususnya Palu tetap terjaga menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berentak 27 November mendatang.
“Tujuh anggota geng motor dan barang bukti sudah diamankan di mako Polda Sulteng,” terangnya di Palu, Senin (4/11).
Polda Sulteng mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dengan segera melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat mengganggu keamanan.
Sugeng menegaskan, pihaknya akan terus melakukan patroli intensif di wilayah rawan guna mencegah aksi-aksi tawuran yang melibatkan geng motor dan meresahkan warga.
“Kita tidak inginkan terjadi tawuran yang bisa merugikan warga,” tandasnya. (S-1)
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
KANTOR Imigrasi kelas I TPI Palu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Buol dan Konsulat Filipina untuk menangani 15 warga negara Filipina yang terdampar di perairan Buol, Sulawesi Tengah.
Gubernur menargetkan Desa Nupabomba sebagai pilot project.
Pada pelaksanaannya, program ini menetapkan tujuh daerah sebagai prioritas pembangunan.
Brimob tidak hanya menjalankan tugas pengamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial
Operasi timpora juga digelar di Kecamatan Kulawi, Sigi, untuk mengantisipasi aktivitas pembangunan PLTA.
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved