Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN BUMN terus aktif mendukung perluasan akses pasar produk-produk UMKM, baik secara online maupun secara offline, melalui penyelenggaraan Bazar UMKM untuk Indonesia.
Sepanjang tahun 2024, Kementerian BUMN yang didukung oleh BUMN, telah merencanakan 12 kali kegiatan Bazar UMKM untuk Indonesia di tujuh kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Labuan Bajo. Sebagai rangkaian penutup, pada November 2024 nanti, Bazar UMKM untuk Indonesia akan diselenggarakan di Labuan Bajo dan Jakarta.
Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Bazar UMKM yang diikuti 86 UMKM binaan BUMN digelar selama empat hari hingga Minggu (27/10), di Atrium Trans Studio Mall (TSM), Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar.
Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting menjelaskan, pemerintah pusat melalui BUMN memiliki dukungan yang nyata untuk dapat meningkatkan dan membina para pelaku usaha UMKM di Indonesia.
Ada tiga hal dukungan yang diberikan BUMN kepada para pelaku UMKM. "Pertama, dukungan pembinaan dan pelatihan kepada UMKM. BUMN saat ini melakukan pelatihan dan pembinaan melalui 250 rumah BUMN di seluruh Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa BUMN menyelenggarakan program-program inkubasi kalau mereka itu belum punya rumah BUMN," ungkapnya.
Kedua, dukungan pembiayaan dari BUMN khususnya dari Himbara (Himpunan Bank' Milik Negara) dan juga non-Himbara yang memiliki program penyaluran pembiayaan, seperti Pegadaian dan PNM (Permodalan Nasional Madani).
Ketiga, dukungan perluasan pemasaran yang telah disiapkan BUMN melalui platform Pasar Digital (Padi) UMKM yang dapat menjadi ruang pertemuan antara penjual dan pembeli. Saat ini ada 93 BUMN yang dapat melihat produk-produk UMKM dalam platform digital.
Untuk memudahkan pengunjung dalam melakukan transaksi, seluruh transaksi yang terjadi dalam Bazar UMKM untuk Indonesia dilakukan melalui platform PaDi UMKM yang dibangun oleh Kementerian BUMN bersama BUMN sejak tahun 2020
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyebutkan, Bazar UMKM tersebut bertujuan memperluas akses pasar dan memberikan peluang bagi pelaku UMKM, khususnya di Sulsel.
"Karena memang disadari sekali selama ini seluruh pelaku UMKM ini bersemangat sekali untuk menghasilkan produk, tapi peluangnya terbentur ketika terdapat dua hal. Yang pertama, terkait dengan pemasaran, dan yang kedua, terkait dengan akses ke lembaga pembiayaan," sebutnya.
Menurut Jufri, memang banyak kredit usaha rakyat yang tidak mensyaratkan banyak hal, tetapi masyarakat atau pelaku ekonomi ini tidak punya waktu untuk mengurus berbagai hal untuk memenuhi persyaratan dari lembaga pembiayaan.
Sehingga, katanya, pemerintah ataupun stakeholder terkait harus mendukung upaya pengembangan UMKM dengan membuka dan memperluas akses pasar. (LN/J-3)
Perhelatan Inacraft 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) bukan sekadar ajang pameran kriya tahunan.
GUNA mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kereta api (KA) lintas selatan direncanakan berhenti di Stasiun Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
Event ke-14 secara nasional ini tidak sekadar menjadi ajang pameran produk, tetapi juga ruang penguatan spiritual dan silaturahmi umat.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan untuk bersaing pasar internasional.
Dukungan serta layanan Amartha juga telah menciptakan lebih dari 110.000 lapangan kerja sepanjang 2024 oleh mitra UMKM Amartha.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved