Warga NTT Minta Tolong Menteri Basuki Atasi Jalan Desa yang Rusak Selama 42 Tahun

MENANGGAPI keluhan warga Desa Woloede, Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang jalan desa yang 42 tahun tidak diperhatikan pemerintah walaupun kaya akan hasil bumi seperti pala, cengkeh, pisang, serta buah, Pemerintah Kabupaten Nagekeo mengungkapan terdapat anggaran Rp41.933.569.000 untuk pengerjaaan jalan ke desa Woloede dengan nomenklatur ruas jalan Sawu-Mulakoli.  

Anggaran tersebut telah diusulkan pada 28 Desember 2023  kepada Direktur Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta.

Menurut Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo Anselmus Mere, Selasa (27/8), sebenarnya ada 8 ruas jalan pada 2023 yang diusulkan Pemda Nagekeo pada akhir 2023 untuk dana inpres jalan daerah 2004. Namun, yang lolos dan masuk dalam sistem aplikasi SITIA 2024 hanya 4 ruas jalan di kabupaten.

Baca juga : 42 Tahun Warga Desa Woloede Hidup dengan Jalan Rusak

Ruas jalan Sawu-Mulakoli, dalam aplikasi atau sistem, seharusnya menjadi proritas pertama dari 4 ruas jalan yang lolos verifikasi dalam sistem inpres jalan daerah 2024. Namun, tanpa alasan yang jelas, penganggaran jalan tersebut akhirnya ditunda. Padahal pihak Satker Pelaksana Jalan Wilayah IV Ende telah melakukan survei. 

“Dari 8 ruas kemudian diverikfikasi dan divalidasi pihak balai jalan pusat, lolos verifikasi ada 4 ruas. Dari 4 ruas tersebut disurvei, oleh pihak Satker PJ Ende. Mereka melakukan survei kembali untuk meminta kepastian karena informasi bahwa jalan akan didanai. Namun setelah survei jalan Sawu-Mulakoli dikonfirmasi itu ditunda oleh pusat, hanya 1 yang lolos yakni jalan ke Ngera,” keluh Anselmus. 

Anselmus mengungkapkan ruas jalan Sawu-Mulakoli menjadi prioritas utama dalam aplikasi tersebut karena pekerjaan minor seperti, tembok penyokong dan drainase sudah dikerjakan pemerintah daerah dengan dana APBD II. 

Baca juga : Pemkab Lembata tidak Bangun Jalan, Pelajar Terjang Jalan Terjal ke Sekolah

Selain itu, menurut Anselmus, usulan anggaran Rp41 Miliar tersebut ruas jalan belum sampai ke Mulakoli hanya hanya sampai di Desa Woloede.

“Rp41 miliar itu hanya sampai di kampung Ulunua, Desa Woloede, bukan termasuk kawasan hutan yang di dekat Desa Mulakoli. Namun karena hanya 300 meter maka bisa diurus pemda lewat UKL UPL,” kata Anselmus.

Untuk pembangunan jalan di dalam kawasan hutan, pihak pemerintah wajib melakukan izin pinjam pakai kawasan, salah satu persyaratnya adalah persetujuan lingkungan yang di dalamnya terdapat UKL UPL untuk jalan dengan resiko kecil. 

Baca juga : Jalan Sabuk Merah Ruas Motaain-Motamasin Rusak di Sejumlah Titik

Selain itu, untuk luasan di bawah 5 hektare, pengurusan izin atau persetujuan lingkungan melalui balai kawasan hutan provinsi.

Warga mengharapkan ruas jalan tersebut harus bisa menjangkau Desa Mulakoli yang melewati kawan hutan produksi agar akses jalan keluar dari desa serta kota kabupaten lebih dekat dan memudahkan saat evakuasi bila terjadi bencana gunung berapi Ebulobo.

Selama ini, warga Desa Woloede serta beberapa desa lain seperti Lodaolo, Ululoga sangat kesulitan akses jalan walaupun kaya akan potensi pariwisata, rempah, dan buah. Semua hasil bumi ditekan pengepul dan tengkulak.

“Sudah 7 bupati tapi jalan ini rusak tidak diperhatikan. Saya sedih lihat warga di sini banyak susah karena harga ditekan tengkulak dan pengepul, jadi kami mohon kementrian PUPR pusat lewat pak Basuki Hadimuljono tolong bantu kami,” pinta Yosef Warga Desa Woloede. (Z-1)