Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, meluncurkan program penyelarasan produk hukum daerah (Laras Kumba) di Pendapa Kabupaten Klaten, Minggu (11/8).
Peluncuran program tersebut ditandai dengan pemukulan gong, serta penandatangan nota kesepahaman antara BPIP dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Jajang Prihono. Program itu dimunculkan dalam rangka penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum di Kabupaten Klaten.
"Semoga Laras Kumda dapat meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, akuntanbilitas, dan keadilan dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kami ingin bisa terus bersinergi, membina ideologi Pancasila dalam pelaksanaan kegiatan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta terwujudnya Pemkab Klaten dengan nilai-nilai Pancasila," ujar Sekda Jajang Prihono.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti, mengatakan langkah kolaborasi itu merupakan upaya dalam mengarusutamaan Pancasila sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara.
"Melalui kerjasama dan peluncuran Laras Kumba kita berharap dapat terus bersinergi dalam mengutamakan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi," imbuhnya. (Z-11)
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
BPIP bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah Indonesia (P3SI) menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah Pancasila
DEWAN Pimpinan Pusat Gerakan Nasionalis (DPP GAN) menggelar audiensi dengan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rima Agristina, beserta jajaran.
BPIP meraih predikat Informatif dengan nilai 93,35 pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).
DEWAN Pakar BPIP Bidang Strategi Kebijakan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengatakan bencana banjir Sumatra membangkitkan naluri kemanusiaan bangsa Indonesia.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap.
BPIP bukan sekadar simbol pembinaan ideologi, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved