Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, meluncurkan program penyelarasan produk hukum daerah (Laras Kumba) di Pendapa Kabupaten Klaten, Minggu (11/8).
Peluncuran program tersebut ditandai dengan pemukulan gong, serta penandatangan nota kesepahaman antara BPIP dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Jajang Prihono. Program itu dimunculkan dalam rangka penyelarasan indikator nilai-nilai Pancasila pada pembentukan produk hukum di Kabupaten Klaten.
"Semoga Laras Kumda dapat meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, akuntanbilitas, dan keadilan dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kami ingin bisa terus bersinergi, membina ideologi Pancasila dalam pelaksanaan kegiatan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta terwujudnya Pemkab Klaten dengan nilai-nilai Pancasila," ujar Sekda Jajang Prihono.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP, Adhianti, mengatakan langkah kolaborasi itu merupakan upaya dalam mengarusutamaan Pancasila sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara.
"Melalui kerjasama dan peluncuran Laras Kumba kita berharap dapat terus bersinergi dalam mengutamakan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan peraturan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi," imbuhnya. (Z-11)
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi bersama jajaran pimpinan BPIP melakukan audiensi strategis ke Kementerian Hukum RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang BPIP (RUU BPIP)
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan sebanyak 76 dari total 130 ribu peserta seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat pusat 2025.
Ada relevansi yang erat antara nilai Pancasila dengan misi yang akan dijalankan oleh Paus Leo XIV. Pancasila diakui mengandung nilai-nilai universal umat manusia.
Menurut Djumala, UU TNI yang baru disahkan DPR itu akan membantu memperkokoh ideologi Pancasila, sesuai dengan prioritas pertama Astacita Presiden Prabowo.
Ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved