Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WALI Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meraih penghargaan Pemimpin Daerah atas inovasinya di dalam mewujudkan Makassar Low Carbon City.
Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdulah Azwar Anas kepada Danny Pomanto di kegiatan Pemimpin Daerah Award 2024, di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Kamis (8/8) malam.
Kota Makassar meraih penghargaan Pemimpin Daerah 2024 kategori inovasi daerah bersama Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Oku Timur, dan Kabupaten Kuningan.
Baca juga : Film Drama Komedi Puang Bos Angkat Cerita Kapal Pinisi
Danny Pomanto mengucapkan terima kasih kepada INews Media Grup yang selalu konsen terhadap pembangunan daerah di Indonesia, salah satunya melalui penghargaan Pemimpin Daerah Award 2024.
"Penghargaan seperti ini akan memberi motivasi kepada seluruh daerah, dan ini sangat luar biasa sekali," kata Danny Pomanto saat diwawancarai usai penyerahan penghargaan didampingi Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Ismawaty Nur.
Makassar, lanjut Danny Pomanto, mendapatkan penghargaan atas inovasi Low Carbon City. Namun, menurutnya, mewujudkan kota rendah emisi karbom menjadi kewajiban pemerintah daerah saat ini di tengah kondisi perubahan iklim.
Baca juga : Makassar Ditetapkan Sebagai Salah Satu Kota Terbahagia di Dunia
"Tanpa menetapkan kota kita atau daerah kita menjadi Low Carbon City atau Resilient City saya kira kita tidak akan mendapatkan sebuah penyelamatan dunia hari ini. Suhu bumi naik 1,4 derajat, nah dengan hadirnya inovasi ini kita ingin bersama-sama berkontribusi terhadap dunia," jelasnya.
Kata Danny Pomanto, inovasi ini sudah berjalan dua tahun terakhir. Pemerintah Kota Makassar saat ini mulai menggunakan solar panel, energi matahari menjadi energi listrik baik di sekolah, puskesmas, hingga kantor pemerintah.
"Mobil-mobil juga kita ganti Electric Vehicle (EV), sistem persampahan kita juga kita ganti pakai elektrik semua sehingga kita melakukan penghematan terhadap akibat polusi atau emisi dari bahan bakar fosil," tuturnya.
Sementara itu, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemimpin daerah yang ikut berkontribusi aktif di dalam pembangunan daerah.
Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin di daerah untuk delapan kategori. Diantaranya, Peningkatan Ekonomi Daerah, Percepatan Pembangunan, Pengembangan Pariwisata, Kerjasama Strategis, Reformasi Birokrasi, Tokoh Daerah, Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah. (RO/Z-1)
Penghargaan ini diberikan karena program PLN Peduli 'Desa Berdaya' ini telah memberi dampak positif bagi masyarakat dan menjadi wujud komitmen dalam berkelanjutan program.
Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina membuktikan konsistensi dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
PT Vale dinilai unggul dalam menerapkan praktik-praktik inovatif yang menyeimbangkan aspek bisnis dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial.
Melalui penghargaan ini, Baznas (Bazis) DKI Jakarta ingin mendorong masjid sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat.
Kabupaten Lamongan berhasil mengonsolidasikan sejumlah kebijakan dan inovasi unggulan yang terbukti berdampak signifikan terhadap produktivitas dan kualitas sektor peternakan.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Hasbullah menanggapi rencana Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto melaporkan anggota KPU Sulsel ke KPK.
WALI Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
WALI Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengungkapkan keprihatinannya terkait rencana pelantikan kepala daerah yang tidak serentak.
Tim kuasa hukum Danny-Azhar melaporkan dan menyerahkan bukti kasus tindak pidana umum dugaan pemalsuan tanda tangan kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Mereka menemukan hampir satu juta suara yang diduga tidak sah, dan berencana untuk melaporkan temuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved