Inflasi di Sumbar Termasuk Tertinggi di Indonesia

INFLASI di Sumatra Barat sebesar 4,04% masuk ke dalam jajaran 10 besar inflasi tertinggi di Indonesia.

Guna menyikapi hal tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi pun memberikan arahan dan langkah strategis.

Baca juga : BPS: Indeks Harga Produsen Naik 0,64% di Triwulan Kedua 2024

Mahyeldi yang akrab disapa Buya ini menyatakan perlunya langkah konkret dalam mengendalikan inflasi di Sumbar.

Baca juga : Inflasi Saat Lebaran 2024 Terendah sejak 2021

“Sumatra Barat untuk Juni ini, termasuk yang tertinggi inflasinya, di nomor empat, 4,04%. Tahun 2023 termasuk yang terbaik, sekarang gantian. Insya Allah ini akan segera ditekan dalam bulan-bulan selanjutnya. Maka dari itu, dibutuhkan langkah yang konkret dalam mengatasi ini,” ungkap Buya, panggilan akrab gubernur, beberapa waktu lalu.

Mahyeldi melanjutkan, terdapat sepuluh daerah di Sumbar yang mengalami penurunan indeks perkembangan harga. Hasil ini didapat dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (29/7) lalu.

Baca juga : Inflasi di Provinsi Lampung pada Maret Terjaga

“Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan komunikasi antar kabupaten/kota sebagai upaya kita dalam menekan angka inflasi di Sumbar,” lanjut Mahyeldi.

Baca juga : BPS: Inflasi Beras Mulai Melemah

Mahyeldi pun memberikan beberapa strategi dan arah kebijakan untuk menyikapi inflasi ini, seperti menindaklanjuti hasil Rakornas Inflasi Mingguan oleh Kemendagri, memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis, dan menambah daerah sentra produksi tanaman pangan baru.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, M Abdul Majid Ikram, menjelaskan pentingnya memahami potensi bencana alam di Sumbar, terutama di daerah produksi strategis pangan. Potensi bencana alam ini berpeluang merusak lahan pertanian dan infrastruktur pendukung.

“Satu hal yang menarik bagi saya, Sumatra Barat ini termasuk wilayah yang masuk kategori rawan bencana. Untuk itu, kita harus fokus dalam manajemen ekonomi yang berbasis potensi bencana. Dibutuhkan perbaikan secara struktural untuk lahan pertanian pascabencana dan tentu butuh dukungan pemerintah,” jelas Abdul. (J-3)