Airlangga: Kerja Sama Keamanan Nasional RI-AS Cegah Penyalahgunaan Komoditas Strategis

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kerja sama keamanan nasional dalam akses komoditas strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan komoditas, termasuk menghalangi bahan baku sensitif jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Skema kerja sama ini merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.

Dalam konferensi pers Joint Statement Indonesia-AS di Jakarta pada Kamis, Airlangga memaparkan bahwa kerja sama ini meliputi pengelolaan perdagangan strategis (strategic trade management) yang saat ini sedang dibahas lebih lanjut oleh Indonesia dan AS.

Baca juga : Daftar Komoditas yang Didorong Dapat Tarif AS di Bawah 19 Persen

"Kita tahu ada komponen bahan baku yang bisa digunakan sebagai bahan peledak. Nah itu yang strategic trade management penting ada keterbukaan antara dua pihak sehingga bisa memonitor impor dan ekspor dari komoditas yang dual function," terang Airlangga.

Menurutnya, AS secara khusus menyoroti komoditas Indonesia yang bernilai strategis tinggi, seperti mineral kritis yang esensial untuk ekosistem pesawat udara, kecerdasan buatan (AI), pusat data, hingga industri antariksa.

"Nah kita punya critical mineral, jadi mereka juga ingin mengetahui jangan sampai komponen strategis ini jatuh kepada pihak-pihak yang termasuk untuk penggunaan terorisme atau yang lain," ucap Menko.

Baca juga : Menko Airlangga Jelaskan Kerja Sama Indonesia-AS soal Data Pribadi WNI

Adapun skema kerja sama ini merupakan bagian dari Agreement on Reciprocal Trade yang diumumkan Gedung Putih pada 22 Juli 2025 lalu, menyusul kesepakatan penurunan tarif timbal balik ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen.

Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara juga menegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan inovasi melalui kerja sama dalam pengendalian ekspor, keamanan investasi, dan penanggulangan penghindaran bea masuk.

"Secara umum, joint statement menggambarkan kesepakatan yang telah dibahas dan menunjukkan komitmen politik, baik dari Indonesia maupun Amerika. Ini akan menjadi dasar bagi perjanjian perdagangan yang lebih luas nantinya," tutur Airlangga.

Ia menambahkan, pembahasan teknis lebih lanjut akan dilakukan, terutama oleh Kementerian Perdagangan, untuk merumuskan mekanisme pelaksanaan aturan tersebut. (Ant/I-3)