Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
GUBERNUR DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi aksi dorong petugas keamanan Teras Malioboro (TM) 2 dengan sekelompok pedagang. Kelompok pedagang yang menamakan Paguyuban Koperasi Tri Dharma ingin dilibatkan dalam penentuan relokasi ke tempat yang baru.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan, telah disepakati dengan individu pedagang yang saat ini menempati TM 2 terkait lokasi berjualan di TM 2 dan relokasi di tempat yang baru. Menurut dia, komunikasi dilakukan dengan pedagang secara langsung, bukan melalui paguyuban ataupun koperasi.
“Kita sudah bicara bahwa dia itu hanya 2 tahun. Saya tidak mengenal koperasi Tri Dharma, itu kontraknya kan individual, kontrak sama kita juga individual. Kita rembugannya sama individual bukan pada koperasi,” terang Sri Sultan pada Senin (15/07) di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Baca juga : Teras Malioboro 2 Memanas di Malam Minggu, Apa Penyebabnya?
Pada 2025 mendatang, relokasi sudah bisa dimulai. Sudah ada pula komunikasi dengan pedagang terkait hal tersebut. Segala proses ini mulai dari perencanaan sudah melibatkan para pedagang. PKL yang tergabung dalam koperasi Tri Dharma juga tetap diakomodir dalam relokasi, namun sebagai individu, bukan atas nama koperasi.
“Bukan organisasi, kontraknya individual. Kalau yang bicara koperasi ya kita nggak ada hubungan sama koperasi kok, hubungannya dengan perorangan yang dapat jatah (berjualan di TM2) di sana. Yang satu (Teras Malioboro 1) juga sama enggak ada dengan organisasi. Kalau individualnya sudah berproses, sudah rembugan dari rencana pindah ke belakang Ramayana sudah bicara, wong sudah mau dikerjakan," papar Sri Sultan.
Sekda DIY, Beny Suharsono menjelaskan, kewenangan pengelolaan TM 2 berada Pemkot Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta diminta agar membangun dialog dengan para pedagang Teras Malioboro 2 agar proses relokasi pedagang jilid II tersebut dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
Baca juga : Protes Pedagang di Teras Malioboro 2, Pemkot Yogyakarta Dikecam karena Penanganan Kasar
Plh. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Wisnu Hermawan mengatakan, pembangunan tempat relokasi bagi pedagang di TM 2 sudah dimulai di dua lokasi Luas total tempat relokasi mencapai 8.000 meter persegi. Kedua tempat relokasi tersebut masih berada di Kawasan Malioboro, yaitu di kawasan Pecinan, Ketandan, dan di samping Parkir Beskalan.
"Rencananya pembangunan tempat akan selesai pada akhir 2024," jelas dia. Relokasi para pedagang akan dilakukan pada 2025.
(Z-9)
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier berkunjung ke Yogyakarta, Magelang, dan Semarang di Jawa Tengah pada 11-13 Agustus 2025.
SETIAP tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Indonesia. Sehingga pada hari ini, Kamis, 14 Agustus 2025 merupakan momen untuk memperingati Hari Pramuka Indonesia.
Pameran yang diluncurkan bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini, menyoroti dukungan kuat Australia bagi Indonesia selama perjuangan kemerdekaan.
KADIV Humas Jogja Police Watch, Baharuddin Kamba menilai ada kejanggalan dalam penangkapan lima orang sebagai tersangka dalam praktik judi online (judol) di daerah Banguntapan, Bantul.
Kirab Indonesian Street Performance bertajuk "Nusantara Menari" di Jalan Malioboro, Yogyakarta.
Terkadang kita terlalu tenggelam dalam rutinitas pekerjaan yang selalu dikejar oleh target dan deadline. Sehingga kita lupa untuk memberikan jeda pada tubuh, pikiran, dan jiwa.
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
Hutan dengan kerapatan kayu di atas 70 persen hanya tersisa sekitar 10 ribu hektare. Sementara yang berkepadatan 40–70 persen hanya 8 ribu hektare.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung lokasi pengungsian korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemprov DKI mengkaji relokasi sementara
Endress+Hauser, perusahaan instrumentasi pengukuran, layanan, serta rekayasa proses industri, merelokasi kantor cabang Medan ke lokasi yang lebih strategis.
Pembangunan rumah relokasi warga Rempang menghadapi hambatan serius akibat keterlambatan pembayaran upah dan kelangkaan bahan bangunan.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku pemerintah daerah segera menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak bencana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved