Kanwil KemenHAM DK Jakarta Fasilitasi Kesepakatan Relokasi Warga Menteng Pulo Melalui Audiensi dengan Pemkot Jakarta Selatan

KANTOR Wilayah Kementerian HAM Daerah Khusus Jakarta (Kanwil KemenHAM DK Jakarta) memfasilitasi audiensi antara Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan perwakilan warga Menteng Pulo yang berlangsung di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (24/11). Hadir mewakili Kanwil KemenHAM DK Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Mikael Azedo Harwito turut berperan dalam proses dialog dan penyampaian aspirasi warga. Audiensi ini menjadi momen penting setelah bertahun-tahun warga Menteng Pulo menolak relokasi yang direncanakan Pemkot Jakarta Selatan.

Kepala Kanwil KemenHAM DK Jakarta Mikael Azedo Harwito menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal tindak lanjut setiap poin dalam kesepakatan tersebut. ​“Kami memastikan setiap proses penataan berjalan dengan tetap menghormati hak-hak warga. Kesepakatan ini merupakan hasil komunikasi yang baik antara warga dan pemerintah. Kami akan terus mengawalnya agar pelaksanaannya berlangsung dengan lancar dan transparan,” ujar Mikael.

Dengan tercapainya musyawarah ini, proses relokasi warga Menteng Pulo diharapkan dapat menjadi model penataan wilayah di DKI Jakarta yang mengedepankan prinsip musyawarah, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai pilar pembangunan kota yang inklusif. Melalui dialog terbuka yang difasilitasi dalam pertemuan tersebut serta didorong oleh peran aktif Kanwil KemenHAM DK Jakarta, warga akhirnya menyatakan kesediaan untuk direlokasi secara sukarela. Keputusan ini dicapai setelah Kanwil memastikan bahwa seluruh proses relokasi harus dilakukan tanpa mengurangi hak dasar warga.

Dia mengatakan, Kanwil KemenHAM DK Jakarta bertindak sebagai jembatan, menyampaikan aspirasi, harapan, dan kekhawatiran warga Menteng Pulo kepada Pemkot Jakarta Selatan. Kanwil secara tegas menekankan bahwa relokasi tidak hanya sebatas memindahkan tempat tinggal, tetapi juga harus menjamin keberlanjutan akses terhadap layanan dasar, administrasi kependudukan, dan peluang sosial-ekonomi di lokasi baru.

​Melalui dialog yang terbuka dan transparan tersebut, sejumlah kesepahaman berhasil dicapai antara warga dan Pemkot Jakarta Selatan, antara lain penyediaan hunian relokasi berupa rumah susun, penataan administrasi kependudukan bagi warga yang belum memiliki KTP Jakarta, serta akses pelatihan dan informasi kerja untuk mendukung kemandirian ekonomi. Warga juga akan memperoleh fasilitas layanan Trans-Jakarta gratis, keringanan biaya sewa rumah susun, kemudahan perpindahan sekolah bagi anak-anak, serta jaminan akses terhadap program perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. (Cah/P-3)