Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten Subadri Ushuludin meminta DPP PPP untuk segera menindak tegas pengurus partai yang membuat gaduh sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX beberapa waktu lalu.
“Waktu itu di forum resmi yang dihadiri seluruh petinggi DPW se-Indonesia meminta kepada DPP dan petinggi majelis, ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh agar segera ditindak. Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau,” kata Subadri, Rabu (19/6).
Subadri menyebut, beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan. Seperti misalnya ada yang menyatakan hasil Rapimnas IX hanyalah gimmick.
Baca juga : PPP Sepakat Sukseskan Pilkada dan Gelar Muktamar Tahun 2025
Dia juga mengatakan Rapimnas IX sah, karena sudah bersepakat, semuanya sudah mengeluarkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD ART yang berlaku yaitu tahun 2025.
“Saya selaku DPW juga bertanya, maaf memang ada apa diburu-buruin (muktamar)? Ada maksud dan tujuan apa? Kan sudah ada forum Rapimnas dan semua sudah disepakati sesuai AD/ART. Lagipula, saat ini kami semua fokus menyambut Pilkada,” sambungnya.
Lebih lanjut, Subadri mengaku DPW PPP Banten masih sangat solid di bawah kepemimpinannya dan sedang mempersiapkan agenda politik selanjutnya yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca juga : PPP DKI Jakarta Nyatakan Solid Jelang Pilkada
“Alhamdulillah berkat kebersamaan DPC dan DPW, proses Pilkada berjalan lancar. DPP juga sudah menyerahkan surat tugas untuk calon yang diusung baik dari internal maupun eksternal,” tutupnya.
Sebelumnya, pimpinan rapat dalam Rapimnas IX PPP Amir Uskara telah menyampaikan beberapa poin hasil rapat. Di antaranya akan menindak tegas setiap provokasi, adu domba, atau upaya yang mengganggu soliditas internal PPP jelang Pilkada 2024.
“Memaksimalkan dan menuntaskan kerja struktur partai sesuai dengan periode hasil permusyawaratan (Muktamar, Muswil, Muscab) sebagaimana yang telah diatur dalam ketetapan AD/ART. Serta bersama-sama menjaga kondisi internal partai yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh keluarga besar PPP di Indonesia,” sebut Amir.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Partai Golkar Alihkan Dukungan ke Airin-Ade
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
KETUA Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan menyatakan pihak legislatif akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder di Kota Bogor, guna memajukan ekosistem bisnis dan usaha.
Rapimwil membahas kondisi internal maupun eksternal partai hingga melakukan penataan dan penguatan partai ke depannya di masa yang akan datang.
BEBERAPA pengurus wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Jawa Bali menggelar pertemuan untuk membahas usulan Mukmatar bagi Pengurus Pusat DMI.
RUU PPRT terlebih dulu akan dibahas dalam agenda Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) usai berakhirnya masa reses 13 Maret 2023 mendatang.
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jateng menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil). Hasilnya, nama Ganjar teratas dalam pembahasan usulan capres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved