Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten Subadri Ushuludin meminta DPP PPP untuk segera menindak tegas pengurus partai yang membuat gaduh sesuai dengan keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX beberapa waktu lalu.
“Waktu itu di forum resmi yang dihadiri seluruh petinggi DPW se-Indonesia meminta kepada DPP dan petinggi majelis, ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh agar segera ditindak. Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau,” kata Subadri, Rabu (19/6).
Subadri menyebut, beberapa waktu belakangan ini mulai bermunculan pihak yang terlihat ingin menggoyah partai dan membuat kegaduhan. Seperti misalnya ada yang menyatakan hasil Rapimnas IX hanyalah gimmick.
Baca juga : PPP Sepakat Sukseskan Pilkada dan Gelar Muktamar Tahun 2025
Dia juga mengatakan Rapimnas IX sah, karena sudah bersepakat, semuanya sudah mengeluarkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD ART yang berlaku yaitu tahun 2025.
“Saya selaku DPW juga bertanya, maaf memang ada apa diburu-buruin (muktamar)? Ada maksud dan tujuan apa? Kan sudah ada forum Rapimnas dan semua sudah disepakati sesuai AD/ART. Lagipula, saat ini kami semua fokus menyambut Pilkada,” sambungnya.
Lebih lanjut, Subadri mengaku DPW PPP Banten masih sangat solid di bawah kepemimpinannya dan sedang mempersiapkan agenda politik selanjutnya yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca juga : PPP DKI Jakarta Nyatakan Solid Jelang Pilkada
“Alhamdulillah berkat kebersamaan DPC dan DPW, proses Pilkada berjalan lancar. DPP juga sudah menyerahkan surat tugas untuk calon yang diusung baik dari internal maupun eksternal,” tutupnya.
Sebelumnya, pimpinan rapat dalam Rapimnas IX PPP Amir Uskara telah menyampaikan beberapa poin hasil rapat. Di antaranya akan menindak tegas setiap provokasi, adu domba, atau upaya yang mengganggu soliditas internal PPP jelang Pilkada 2024.
“Memaksimalkan dan menuntaskan kerja struktur partai sesuai dengan periode hasil permusyawaratan (Muktamar, Muswil, Muscab) sebagaimana yang telah diatur dalam ketetapan AD/ART. Serta bersama-sama menjaga kondisi internal partai yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh keluarga besar PPP di Indonesia,” sebut Amir.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Rapimwil membahas kondisi internal maupun eksternal partai hingga melakukan penataan dan penguatan partai ke depannya di masa yang akan datang.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan hadir dalam Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kenaikan pangkat secara istimewa dari Presiden Joko Widodo menjadi jenderal TNI dalam Rapim TNI-Polri di Jakarta, Rabu (28/2).
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango sempat menentang kehadiran Firli Bahuri dalam rapat ekspose perkara sebelum diberhentikan sementara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved