Praja Madya IPDN Bantu Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting di Majalengka

MULAI Kamis (13/6), sebanyak 757 praja madya IPDN angkatan XXXII siap membantu Kabupaten Majalengka dalam menyukseskan Program Pengentasan Kemiskinan dan Stunting. 

Kehadiran praja IPDN-Kemendagri ini dalam rangka pelaksanaan Praktik Magang III yang terselenggara selama 21 hari dengan mengangkat tema "Melalui Magang III Kita Lakukan Validasi Data Kemiskinan Guna Membantu Pemda Majalengka Dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan". 

Praja yang melaksanakan magang tersebut merupakan praja asal program studi Indonesia Terapan, prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan, prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong, prodi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, prodi Administrasi Pemerintah Daerah, prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, dan prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan.

Baca juga : IPDN Gelar Praktik Magang

Praja IPDN ditempatkan di 12 kelompok OPD dan 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. 

Rektor IPDN Prof Hadi Prabowo mengatakan Kabupaten Majalengka, menurut data BPS, memiliki presentase  penduduk miskin sebesar 11,21% pada 2023. 

"Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tahun 2023, kemiskinan ekstrem Kabupaten Majalengka sebanyak 414.722 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa. Kemudian berdasarkan data hasil verifikasi, angka kemiskinan ekstrem sebanyak 18.863 tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial," ujar Hadi.

Baca juga : Penurunan Stunting Perlu Didorong Program Sosial

Oleh sebab itu, lanjutnya,, praja ditempatkan di Majalengka untuk membantu memvalidasi dan memverifikasi data kemiskinan berbasis elektronik. 

"Hal ini sangat penting karena praja nantinya akan menjadi ASN dan sebagai ASN harus mampu mendukung agenda kebijakan nasional terutama dalam mereduksi angka kemiskinan," tutur Hadi. 

Pada kesempatan tersebut, IPDN bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Jawa Barat guna mendukung program mahasiswa peduli stunting yang digagas oleh BKKBN. 

Baca juga : Pj Gubernur: NTT Hadapi Dua Pekerjaan Besar

"Kegiatan ini berlokus pada 3 kecamatan yakni Kecamatan Majalengka, Kecataman Jatiwangi dan Kecamatan Kertajati. Program ini juga merupakan gambaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IPDN dalam hal pengabdian masyarakat," kata Hadi. 

Rektor IPDN itu juga kembali mengingatkan seluruh praja yang mengikuti kegiatan magang untuk menunjukan sikap dan perilaku yang memperhatikan etika, kesopanan dan ramah saat berinteraksi dengan masyarakat setempat. 

"Jangan lupa untuk selalu menyesuaikan diri dengan pola-pola ataupun kebiasaan masyarakat yang ada di wilayah saudara magang. Selalu utamakan komunikasi dan kordinasi yang baik dengan perangkat pemerintah serta mampu memberikan sumbangsih bagi masyarakat disini. Utamakan sisi humanis dalam melakukan pendekatan untuk pendataan masyarakat," tegasnya. 

Baca juga : Pemkot Palangka Raya Lakukan Pemetaan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim

Pj. Bupati Majalengka Dedi Supandi, yang hadir dalam upacara pembukaan magang III didampingi Kapolres dan jajaran forkopimda lainnya menyambut antusias pelaksanaan magang ini.

"Praja IPDN diharapkan menjadi triger dalam membantu memvalidasi data terutamanya terkait data kemiskinan yang ada di Majalengka. Nanti data yang mereka perolah akan diolah untuk kemudian diinput kedalam aplikasi bangkit," ungkapnya. 

Menurutnya, kehadiran praja IPDN ini merupakan sebuah solusi dalam memverifikasi data kemiskinan secara objektif, praja diharapkan dapat melakukan tabulasi data penduduk miskin secara objektif, riil dan terpadu.

Selain di Kabupaten Majalengka, pelaksanaan magang III juga dilaksanakan di Kota Cirebon. Praja yang melaksanakan magang di sana sebanyak 354 orang. 

Berbeda dengan di Majalengka, praktik magang di Kota Cirebon mengusung tema "Melalui Digitalisasi Aplikasi si Penting, Kita Tingkatkan Rekonsiliasi Data Stunting di Kota Cirebon". 

Adapun praja yang bertugas di sana berasal dari 3 prodi yakni prodi Keuangan Publik, prodi Studi Kebijakan Publik, dan prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. (Z-1)