Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PROVINSI Nusa Tenggara Timur dihadapkan dengan dua isu penting yang menjadi pekerjaan besar. Dua isu tersebut yaitu upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan stunting.
"Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut melalui kerja kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. Salah satu program yang dijalankan bersama BKKBN ialah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga," ujar Pj Gubernur NTT Ayodhia G L Kalake dalam acara pengukuhan Dadi Ahmad Roswandi sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT, Senin (18/3/2024).
Hal ini, kata Ayodhia, didasarkan pada keadaan kemiskinan yang erat kaitan dengan tingginya jumlah kelahiran, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Jumlah anggota keluarga yang tidak dibarengi dengan pendapatan keluarga yang mencukupi akan menyulitkan anak-anak bertumbuh dan berkembang secara optimal sehingga berpotensi menjadi anak-anak stunting.
Baca juga : Pemkot Palangka Raya Lakukan Pemetaan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim
Terkait dengan pengukuhan, ia menyampaikan bahwa penugasan itu merupakan suatu bentuk kepercayaan pimpinan BKKBN atas kemampuan dan potensi yang dimiliki. "Untuk itu, saya berpesan agar dapat mengemban amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya," ujar Ayodhia.
Plt Deputi KB-KR, Marianus Mau Kuru, yang mewakili Kepala BKBBN RI meminta agar Kepala BKKBN NTT mulai secara bersama-sama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah memajukan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) secara baik dan apik. "Kami berharap agar BKKBN NTT terus bersinergi dengan semua unsur dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur," ujarnya.
Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan siklus dan bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai.
"Diharapkan kepala perwakilan yang baru dapat menciptakan kreativitas, inovasi, kreatif, dan ide-ide baru dalam memberikan layanan terbaik kepada seluruh keluarga dan masyarakat di Provinsi NTT," tambah Marianus. (RO/Z-2)
Kepala Stasiun Meteorologi El .Tari Kupang, Sti Nenot’ek, mengimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat
HARI Studi dan HUT ke-50+1 Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (17/12).
Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di sejumlah wilayah.
PADA tahun depan, hasil penjualan 100 koleksi perhiasan Universe akan didonasikan untuk membangun dua sekolah, saluran air bersih, dan program peningkatan gizi anak-anak di NTT.
Program Desa Sejahtera Astra Bajawa, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, membina ekosistem kopi artisan dan mendorong tumbuhnya usaha produktif berbasis masyarakat.
Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kelas usaha (scaling-up) dan memperluas jaringan pemasaran melalui rantai pasok sektor pariwisata, perhotelan, agribisnis dan perdagangan
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan lahan pertanian di dataran tinggi indonesia yang memiliki potensi mencapai 5,51 juta hektar.
Capaian ini diraih berkat keberhasilan Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,44% dan menekan tingkat kedalaman kemiskinan hingga 0,26%.
PEMERINTAH dinilai perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif agar menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved