Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA Kepala Desa diingatkan untuk berhati-hati dan melakukan pengelolaan keuangan atau dana desa secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.
"Gubernur dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan agar parakepala desa berhati-hati dan dapat mengelola keuangan secara akuntabel sehingga terhindar dari masalah hukum," tutur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, Jumat (19/4).
Menurutnya ada banyak kasus hukum terkait penyalahgunaan keuangan desa. Di sisi lain pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan kemajuan desa melalui peningkatan kucuran dana desa.
Baca juga : Akan Dihadiri Presiden, Apdesi Kecam Kegiatan Hari Desa Nasional
Pada 2024 total anggaran dana desa mencapai Rp71 triliun yang didistribusikan ke 75.265 desa di Indonesia. Anggaran dana desa meningkat dari Rp70 triliun pada 2023. Di Kalsel pada 2024 ini mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp1,4 triliun untuk 1.871 desa tesebar di 11 kabupaten.
"Peningkatan anggaran dana desa, harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan desa yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel," tutur Faried.
Ruang untuk korupsi harus diminimalisasi dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan, agar pemanfaatan dana desa berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
Baca juga : Apdesi Dukung Evaluasi Program dan Pemanfaatan Dana Desa
Senada Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Surta Wijaya. Menurutnya Apdesi memiliki peran dalam melaksanakan program pembangunan agar berjalan sesuai rencana sehingga terwujud kemakmuran desa.
"Apdesi bertanggung jawab dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kepala Desa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel, transparan dan tepat sasaran," ujar Surta saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang Apdesi Provinsi Kalsel Periode 2023-2028, di Kabupaten Barito Kuala, beberapa waktu lalu.
Sebanyak tujuh DPC Apdesi dan DPD Provinsi Kalsel dilantik. Ketujuh DPC tersebut, DPC Kabupaten Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Tapin, dan Barito Kuala. (Z-3)
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
GAGASAN gentengisasi yang dilontarkan Presiden RI Prabowo mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan.
Pembangunan kanal yang tidak memperhatikan lapisan pirit memicu oksidasi yang menghasilkan asam sulfat.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
OTT tersebut merupakan yang keempat bagi KPK selama 2026, dan yang kedua secara khusus di lingkungan KPP pada tahun ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai dan sejumlah anggota DPD lintas komite meninjau langsung ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2
Surta yang berbicara kepada Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengemukakan awal mula isu polemik PSN di wilayah Tangerang Utara bersliweran dari media sosial.
Kegiatan bimbingan teknis bela negara ini sebagai bentuk program 100 hari kinerja Apdesi Kabupaten Bogor.
Peletakan batu pertama pembangunan rumah singgah dihadiri Bupati Cianjur Herman Suherman dan didampingi Ketua Apdesi Kabupaten Cianjur Beni Irawan.
Digitalisasi termasuk transaksi digital dapat membantu dalam finansial UMKM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved