Anggota DPD Mengkritisi Proyek Pembangunan Jalan di Papua Barat

ANGGOTA DPD RI, Filep Wamafma, mengkritisi proyek pembangunan jalan Kaimana-Wondama. Kejanggalan proyek  tersebut menurutnya sempat mengemuka di sejumlah media. Menurutnya media massa mencoba menggali informasi lebih jauh tentang proyek ini. Tetapi Filep menemukan kejanggalan ketika menelusuri informasi terkait pembangunan jalan tersebut. Sebab beberapa informasi penting yang ada mendadak hilang. 

“Tiba-tiba kedua berita itu hilang. Tentu saja saya terkejut, ada apa? Kok bisa beritanya ditarik," ujarnya di gedung DPD, Jumat (5/4). Filep di ruang kerjanya (5/4).

Senator Papua Barat yang terpilih lagi pada periode keduanya ini, menyesalkan  penarikan berita tersebut. Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat menjadi hal penting yang dijamin dalam undang-undang.

Baca juga : DPD Soroti CSR BP Tangguh-SKK Migas di Teluk Bintuni

“Sebagai wakil rakyat yang memahami iklim demokrasi, kebebasan berpendapat, saya bertanya-tanya, mengapa sampai berita itu tidak ada lagi. Sejauh yang sempat saya baca sebelum hilang, ada pemberitaan mengenai kejanggalan proyek tersebut sejak pelelangan, dan itu sesuai yang saya baca, diungkapkan oleh Kadin Papua Barat. Jadi, sekali lagi, apakah ada yang disembunyikan."

Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, disebutkan berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah sara, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan dewan pers. 

"Kalau mau dicabut pun, perintahnya ialah wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik. Sampai sekarang saya tidak menemukan alasan hilangnya berita tentang pembangunan Jalan Kaimana-Wondama ini,” ujar Filep.

Baca juga : Pemerintah Belum Ada Konsep Ciptakan Perdamaian Papua

Wakil Ketua Komite I DPD RI itu mengaku sangat menyayangkan hilangnya berita tentang indikasi kejanggalan proyek tersebut. Informasi mengenai kejelasan maupun kelanjutan proyek pembangunan itu juga dinantikan publik.

“Terus terang saya kecewa dengan hilangnya berita itu. Pertanyaan justru akan muncul, apakah hilang karena ada tekanan dari pihak luar terhadap wartawan yang memberitakan? Atau apakah ada nama besar yang bermain di proyek itu sehingga hidden hand­ ikut berperan sampai beritanya hilang? Atas nama hak jawab, hak koreksi, atas atas informasi yang dilindungi oleh konstitusi, maka saya meminta agar pers menyampaikan alasan hilangnya berita tersebut,” cetusnya.

Sebelumnya pada anggaran (TA) 2021, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional V Papua Barat (Satker PJN V Pabar) telah berhasil menuntaskan pembentukan dan pembukaan jalan strategis nasional dari Kabupaten Fakfak (Simpang Moyana-Kabupaten Kaimana). Sementara, jalan strategis nasional dari Kabupaten Kaimana (Wonama) menuju ke Jalan Trans-Papua Segmen 2 (Windesi-Kabupaten Teluk Wondama) masih menyisakan 45 km lagi yang belum tembus. (Z-7)