ANGGOTA DPD perwakilan Papua Barat Filep Wamafma menilai pemerintah pusat belum memiliki konsep mewujudkan Papua yang aman dan damai.
"Oleh sebab itu Forum MPR for Papua kembali mengundang pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Polhukam dalam rangka pembahasan mengenai konsep pemerintah tentang penanganan konflik di Papua," ujar Filep ketika dihubungi mediaindonesia.com, Selasa (7/3).
Belakangan ekskalasi gangguan keamanan dan kekerasan di Papua meningkat, bahkan banyak nyawa melayang. Kondisi itu sangat membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat.
"Kemenko Polhukam dan jajarannya belum dapat meyakinkan kita tentang konsep atau metodologi yang tepat dan bisa diterapkan di Papua. Pemerintah pusat terkesan selalu menggeneralisasi masalah pada tempat-tempat tertentu," ungkapnya.
Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air Gunakan Pendekatan Budaya
Filep berharap pernyataan sejumlah pejabat tinggi tentang situasi di Papua tidak menganggu asumsii publik. Ia berharap segera ada konsep penanganan konflik yang sesuai, termasuk mengatasi konflik bersenjata.
"Kemarin kami sudah agendakan, Ketua MPR sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri, dan menteri terkait. Walaupun demikian, Ketua MPR harus membatalkan pertemuan itu mendadak pada Rabu (1/3/2023) lantaran sejumlah pihak terkait tidak hadir," tuturnya.
Dalam Forum MPR RI for Papua pekan lalu, kata Felip, Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri diwakili. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, kata Felip, meminta pertemuan tersebut dibatalkan dan diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.
"Jajaran Kemenko Polhukam dan lembaga di bawahnya yang terkait harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah. Jadi, mari kita duduk bersama mendengar aspirasi dari rakyat yang disampaikan secara representatif oleh wakil-wakil rakyat untuk membahas penanganan konflik di tanah Papua," tukasnya. (Z-3)
