Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPD perwakilan Papua Barat Filep Wamafma menilai pemerintah pusat belum memiliki konsep mewujudkan Papua yang aman dan damai.
"Oleh sebab itu Forum MPR for Papua kembali mengundang pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Polhukam dalam rangka pembahasan mengenai konsep pemerintah tentang penanganan konflik di Papua," ujar Filep ketika dihubungi mediaindonesia.com, Selasa (7/3).
Belakangan ekskalasi gangguan keamanan dan kekerasan di Papua meningkat, bahkan banyak nyawa melayang. Kondisi itu sangat membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat.
"Kemenko Polhukam dan jajarannya belum dapat meyakinkan kita tentang konsep atau metodologi yang tepat dan bisa diterapkan di Papua. Pemerintah pusat terkesan selalu menggeneralisasi masalah pada tempat-tempat tertentu," ungkapnya.
Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air Gunakan Pendekatan Budaya
Filep berharap pernyataan sejumlah pejabat tinggi tentang situasi di Papua tidak menganggu asumsii publik. Ia berharap segera ada konsep penanganan konflik yang sesuai, termasuk mengatasi konflik bersenjata.
"Kemarin kami sudah agendakan, Ketua MPR sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri, dan menteri terkait. Walaupun demikian, Ketua MPR harus membatalkan pertemuan itu mendadak pada Rabu (1/3/2023) lantaran sejumlah pihak terkait tidak hadir," tuturnya.
Dalam Forum MPR RI for Papua pekan lalu, kata Felip, Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri diwakili. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, kata Felip, meminta pertemuan tersebut dibatalkan dan diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.
"Jajaran Kemenko Polhukam dan lembaga di bawahnya yang terkait harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah. Jadi, mari kita duduk bersama mendengar aspirasi dari rakyat yang disampaikan secara representatif oleh wakil-wakil rakyat untuk membahas penanganan konflik di tanah Papua," tukasnya. (Z-3)
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi.
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, memimpin acara penghormatan dan pelepasan bagi sejumlah mantan pimpinan serta pejabat Setjen DPD RI
Setjen DPD RI meraih Juara II Penghargaan Reksa Bandha 2025 pada Kategori I Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).
DPD RI meraih predikat Informatif pada IKIP 2025 dengan nilai 98,11 dan masuk 10 besar lembaga negara paling terbuka informasi.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tidak akan menyerah pada tuntutan wilayah di Ukraina meski Donald Trump mendorong perdamaian.
Ketiganya menegaskan bahwa perdamaian bukan urusan para rohaniwan semata, bukan pula monopoli politisi atau pebisnis, melainkan kerja bersama.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap proses diplomasi yang berlarut-larut dalam upaya mengakhiri perang di Ukraina.
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan para pemimpin dunia untuk memilih perdamaian dan kerja sama dibanding kekacauan, merefleksikan alasan lahirnya perserikatan.
PARA tokoh lintas agama, organisasi kepemudaan agama, hingga pimpinan partai politik bersepakat untuk menjaga keutuhan dan kedamaian di dalam negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved