Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
ANGGOTA DPD perwakilan Papua Barat Filep Wamafma menilai pemerintah pusat belum memiliki konsep mewujudkan Papua yang aman dan damai.
"Oleh sebab itu Forum MPR for Papua kembali mengundang pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Polhukam dalam rangka pembahasan mengenai konsep pemerintah tentang penanganan konflik di Papua," ujar Filep ketika dihubungi mediaindonesia.com, Selasa (7/3).
Belakangan ekskalasi gangguan keamanan dan kekerasan di Papua meningkat, bahkan banyak nyawa melayang. Kondisi itu sangat membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat.
"Kemenko Polhukam dan jajarannya belum dapat meyakinkan kita tentang konsep atau metodologi yang tepat dan bisa diterapkan di Papua. Pemerintah pusat terkesan selalu menggeneralisasi masalah pada tempat-tempat tertentu," ungkapnya.
Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air Gunakan Pendekatan Budaya
Filep berharap pernyataan sejumlah pejabat tinggi tentang situasi di Papua tidak menganggu asumsii publik. Ia berharap segera ada konsep penanganan konflik yang sesuai, termasuk mengatasi konflik bersenjata.
"Kemarin kami sudah agendakan, Ketua MPR sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri, dan menteri terkait. Walaupun demikian, Ketua MPR harus membatalkan pertemuan itu mendadak pada Rabu (1/3/2023) lantaran sejumlah pihak terkait tidak hadir," tuturnya.
Dalam Forum MPR RI for Papua pekan lalu, kata Felip, Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri diwakili. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, kata Felip, meminta pertemuan tersebut dibatalkan dan diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.
"Jajaran Kemenko Polhukam dan lembaga di bawahnya yang terkait harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah. Jadi, mari kita duduk bersama mendengar aspirasi dari rakyat yang disampaikan secara representatif oleh wakil-wakil rakyat untuk membahas penanganan konflik di tanah Papua," tukasnya. (Z-3)
Ketua DPD RI menilai kemerdekaan sejati adalah ketika seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)
Presiden Prabowo, kata Sultan, melalui beberapa pidato kenegaraan dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional terbukti bahwa yang disampaikan sesuai dengan nafas pasal 33 UUD 1945.
Sultan mengatakan, bantuan makanan dan selimut yang akan di-supply melalui udara tersebut akan memberikan harapan dan kehangatan bagi anak-anak di Gaza di musim dingin.
Ketua DPD RI Sultan Najamudin menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah wujud kehadiran negara bagi masyarakat. inisiatif tersebut sejalan dengan poin keempat Asta Cita Presiden Prabowo
Sultan mengapresiasi kebijakan bebas visa Belarus untuk warga negara Indonesia.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk generasi baru yang lebih terbuka, kritis, dan partisipatif.
Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pergub tentang pedoman penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial.
Presiden Donald Trump mempercepat tenggat waktu rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina menjadi 10-12 hari.
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
Presiden Donald Trump akan mengirimkan senjata ke Ukraina dan menjatuhkan saksi dagang ke Rusia, jika perdamaian tidak tercapai 50 hari kedepan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved