Terdakwa Kasus Korupsi di PT Persero Batam Dituntut 2,6 Tahun Penjara

JAKSA Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam, Abram Marajohan, menuntut mantan General Manager PT Persero Batam, Ardiansyah dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan atau 2,6 tahun. Selain pidana penjara, Ardiansyah juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp844 juta.

Amar tuntutan tersebut dibacakan Abram di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang dalam persidangan yang berlangsung secara online. Ardiansyah yang didampingi kuasa hukumnya mendengarkan tuntutan dari Rumah Tahanan Tanjungpinang.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Batam, Aji Sastrio Prakoso, Ardiansyah terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Seluruh unsur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi berdasarkan pembuktian di persidangan.

Baca juga : Kemenkominfo Kirim Surat Peringatan ke Agen Travel Asing

"Terdakwa dituntut 2 tahun 6 bulan penjara, dikurangi masa tahanan," kata Aji, Rabu (3/4).

Selain pidana penjara, Ardiansyah dituntut denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp844 juta. Dari uang pengganti tersebut, Ardiansyah hanya perlu menambah Rp580 juta karena Rp264 juta sudah dititipkan sebelumnya.

Atas tuntutan tersebut, Ardiansyah meminta waktu untuk menyampaikan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim kemudian memberikan waktu satu minggu untuk mempersiapkan pledoi.

Ardiansyah diduga melakukan manipulasi pembayaran pajak kendaraan alat berat PT Persero Batam dari 2012-2021. Selain selisih pembayaran, dia juga diduga manipulasi sejak 2020 saat Bapenda tak lagi memungut pajak kendaraan alat berat namun dia tetap melaporkan adanya pembayaran. Total kerugian negara akibat dugaan korupsi ini Rp844.831.861.

(Z-9)