Penurunan Angka Kemiskinan di DIY Belum Sesuai Target

WAKIL Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Huda Tri Yudiana mengapresiasi terhadap Gubernur DIY karena Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun ini lebih baik daripada tahun 2022. Namun masalah kemiskinan belum memenuhi target yang diharapkan.

"Tahun ini LKPJ lebih baik dari pada tahun 2022. Namun masalah kemiskinan masih belum memenuhi target yang diharapkan. Angka kemiskinan di DIY turun tetapi belum sesuai target yang diharapkan yakni 7%. Saat ini masih diangka 11%," terang Huda dalam siaran pers.

Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyatakan realisasi Pendapatan Daerah tercapai 99,75% dari target atau bisa dikatakan terealisasi sebesar Rp5.840.561.001.091,65. Capaian yang telah berhasil terealisasi tersebut ditopang dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp2.368.708.585.703,00.

Baca juga : Sultan HB X dan Paku Alam X Kembali Ditetapkan sebagai Gubernur-Wagub DIY

"Hal ini dikarenakan pendapatan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah dapat melebihi target yang ditetapkan," ungkap Sri Sultan menyampaikan LKPJ Gubernur DIY Tahun Anggaran 2023, di Gedung DPRD DIY, Kamis (28/3).

Jika ditinjau dari sisi belanja, Sri Sultan mengungkapkan realisasi belanja mencapai Rp5.708.080.855.492,41 atau sebesar 94,87% dari Total Belanja yang ditetapkan Pemda DIY sesuai APBD tahun 2023, yakni sebesar Rp6.016.543.491.245,00.

"Persentase realisasi belanja ini diharapkan memberikan peningkatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun penunjang urusan," Sri Sultan menjelaskan.

Baca juga : Ajak Warga Tidak Golput, Sri Sultan : Pemilu Bagian dari Aktivitas Budaya

Lebih lanjut, Sri Sultan menyampaikan hasil evaluasi terkait pencapaian kinerja pembangunan yang mengacu pada target RPD DIY tahun 2023-2026, maupun RKPD DIY tahun 2023.

Melihat evaluasi tersebut, pencapaian realisasi dapat dijelaskan menjadi tiga bagian. Pertama, Realisasi kinerja tujuan pemda menunjukan bahwa capaian Inclusive Growth Index (IGI) mencapai 6,01 dan Good Governance yang diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mencapai 88,15.

Kedua, Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Pemda atau IKU Pemda tahun 2023 menunjukan bahwa Dari total 10 indikator yang telah ditetapkan, terdapat 4 indikator memiliki capaian, lebih atau sama dengan 100%, dan terdapat 6 indikator pada capaian kurang dari 100% dengan rentang capaian 97.21% - 89,19%.

Baca juga : Anggota DPRD DIY Temuka Surat Undangan Memilih untuk Orang yang Sudah Meninggal Dunia

"Indikator yang belum mencapai target RPD DIY tahun 2023-2026, adalah Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, Indeks Williamson, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)."

Ketiga, Indikator Realisasi Kinerja Program Pemda tahun 2023 sebagai turunan dari Sasaran Pemda, memiliki total 20 indikator, dengan 13 indikator memiliki capaian di atas atau sama dengan 100%, dan 7 indikator dengan realisasi kurang dari 100%.

�Indikator yang belum tercapai adalah Tingkat Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan, Indeks Risiko Bencana (IRB), Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Harapan Lama Sekolah (HLS), Penurunan Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Survei Kepuasan Masyarakat,� terangnya kepada forum.

Baca juga : Anies Baswedan dan Sri Sultan HB X Bahas Kebinekaan

Menelusuri lebih jauh terhadap kinerja Urusan Pemerintahan, Sri Sultan melaporkan Indikator kinerja urusan yang digunakan mengukur capaian Urusan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar yang berjumlah 12 indikator. Terdapat 11 indikator telah mencapai atau melebihi target, dan 1 indikator kinerja sasaran yang belum tercapai, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun, dengan capaian 91,17%.

"Meskipun demikian, capaian tersebut juga telah melampaui capaian rata-rata nasional yang sebesar 73,42%," Sri Sultan menegaskan.

Adapun untuk indikator pada Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, dari total 32 indikator kinerja urusan, semua telah mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Baca juga : Hadi Tjahjanto jamin Keistimewaaan Pengelolaan Pertanahan dan Aset DIY

Menilik pada capaiannya, upaya pelaksanaan Urusan Pemerintah Pilihan pada 2023 tercatat dari total 11 indikator hanya 1 indikator yang realisasi nya belum mencapai target, yakni pada urusan Pariwisata, dengan indikator Rata-rata belanja wisatawan (rata-rata tertimbang) dengan capaian 94,23%.

Dalam pelaksanaan Penunjang Urusan, seluruh indikator kinerja urusan sebanyak 17 indikator telah tercapai, dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Menurut penjelasan Sri Sultan, pada Tahun Anggaran 2023 Pemda DIY mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 5 Kementerian. Alokasi anggaran seluruhnya sebesar Rp65.225.515.802,00. Dari alokasi Tugas Pembantuan dan pagu anggaran tahun 2023, realisasi fisik yang tercapai adalah sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 98,78%.

Baca juga : Sri Sultan Dorong Peran Warga Cegah Peredaran Narkoba

Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Realisasi Dana Keistimewaan tahun 2023 adalah sebesar Rp1.396.157.452.431,75 dengan capaian fisik 99,84%, dan persentase realisasi keuangan 98,32%. Capaian fisik penyelenggaraan urusan keistimewaan pada tahun 2023, jauh meningkat bila dibandingkan dengan capaian fisik dan realisasi keuangan tahun sebelumnya.

Sri Sultan menyampaikan capaian kinerja tahun 2023 masih merefleksikan kondisi yang dipengaruhi oleh dampak dinamika global. 

"Kami sadar, masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani secara bersama, namun sekali lagi saya yakin, melalui semangat gumregah, gotong royong, dan kolaborasi lintas sektor-lintas aktor, semua persoalan dalam pembangunan dapat 
diselesaikan," Imbau Sri Sultan. (Z-3)