Diduga Jual Beli Suara Pemilu 2024, KPU Tasikmalaya Didemo Ratusan Massa

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat masih melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Gedung Dakwah Islam Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Rapat pleno rekapitulasi suara tersebut, diwarnai aksi demo ratusan massa tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Demokrasi (KMPD).

Ratusan massa tersebut sempat terjadi aksi dorong dengan petugas keamanan karena dari mereka menduga ada jual beli suara Pemilu 2024 dan membuat ratusan massa menggelar aksi demonstrasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya. Namun, aksi tersebut dilakukannya KPU masih melaksanakan rapat pleno penghitungan suara tingkat kabupaten.

Koordinator aksi koalisi masyarakat peduli demokrasi (KMPD), Farhan Abdul Aziz mengatakan, rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Tasikmalaya tersebut dugaan adanya kecurangan karena tidak sinkron antara data yang satu dengan yang lain. Namun, selama penghitungan banyak kejadian terutamanya suara PPP masuk ke PSI dan lainnya.

Baca juga : Disinformasi Turut Picu Pemungutan Suara Ulang

"Kami mengawasi hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya seperti dalam hasil C, Sirekap, dan para saksi, ada yang tidak sinkron dan kami juga khawatir adanya manipulasi suara termasuk Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya sendiri mengatakan, terdapat penghitungan ulang suara di salah satu kecamatan artinya sudah terindikasi ada jual beli suara di Pemilu 2024," katanya, Senin (4/3/2024).

Ia mengatakan, adanya indikasi kecurangan suara tidak hanya di satu kecamatan tapi juga di 39 kecamatan terlibat termasuknya Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebelumnya menyampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi suara masih adanya perbaikan dan selama ini ingin memastikan hasil dan supaya suaranya tidak berkurang atau bertambah dan jelaskan ke publik termasuk terkait perbaikan.

"Kami juga mempertanyakan kepada KPU juga terkait rapat pleno yang dilakukan di tingkat kecamatan (PPK)? kenapa kembali melakukan rapat hingga meminta tandatangan ke rumah saksi, itu jelas menimbulkan kecurigaan dan dasar hukumnya apa?. Karena, dalam Pemilu Bawaslu meminta perbaikan ke PPK terutama melalui print out berbeda, Sirekap dan data manual juga berbeda," ujarnya.

Ketua Kabupaten Tasikmalaya Ami Imran Tamami mengatakan, pihaknya menemui para pendemo termasuk menandatangani pakta integritas tuntutan massa aksi bawa dalam selebaran kertas dan bersangkutan juga minta agar jangan mengganggu jalannya rapat pleno penghitungan suara. 

"Massa yang melakukan aksi tadi juga meminta kami untuk melakukan penghitungan ulang dengan membuka kotak suara dan pembukaan itu ada prosedurnya," tandasnya. (AD/Z-7)