Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH OTT KPK pada 25 Januari lalu, Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sepi. Sementara, layanan kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo berjalan normal.
OTT KPK terhadap kepala BPPD dan sejumlah pegawai pada 25 Januari lalu rupanya tidak mempengaruhi pelayanan. Masyarakat terlihat banyak yang datang dan mendapatkan layanan terkait pajak.
Namun, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali belum kelihatan di sekitar pendopo maupun pada kegiatan simulasi pencoblosan pemilu yang diadakan KPU di depan pendopo kabupaten.
Baca juga : 9 Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dipanggil KPK
Pantauan Media Indonesia, Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo terlihat sepi pada Selasa (30/1). Hanya ada aktivitas gladi bersih persiapan hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165, pada Rabu (31/1) besok.
Kepala BPPD Sidoarjo AS, menurut informasi di lapangan belum masuk kantor, meskipun informasinya sudah dilepaskan KPK.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara yang Terjaring OTT Memiliki Harta Rp6,4 Miliar
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang.
Tim penyidik menemukan barang bukti dalam OTT, berupa uang tunai sejumlah Rp69,9 juta. Uang itu merupakan bagian dari Rp2,7 miliar, yang diduga dipotong Siska di tahun 2023.
BPPD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023, meraih pendapatan Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN di BPPD mendapatkan dana insentif, namun dana insentif tersebut dipotong secara sepihak oleh tersangka. (MGN/Z-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved