Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SETELAH OTT KPK pada 25 Januari lalu, Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sepi. Sementara, layanan kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo berjalan normal.
OTT KPK terhadap kepala BPPD dan sejumlah pegawai pada 25 Januari lalu rupanya tidak mempengaruhi pelayanan. Masyarakat terlihat banyak yang datang dan mendapatkan layanan terkait pajak.
Namun, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali belum kelihatan di sekitar pendopo maupun pada kegiatan simulasi pencoblosan pemilu yang diadakan KPU di depan pendopo kabupaten.
Baca juga : 9 Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dipanggil KPK
Pantauan Media Indonesia, Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo terlihat sepi pada Selasa (30/1). Hanya ada aktivitas gladi bersih persiapan hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165, pada Rabu (31/1) besok.
Kepala BPPD Sidoarjo AS, menurut informasi di lapangan belum masuk kantor, meskipun informasinya sudah dilepaskan KPK.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara yang Terjaring OTT Memiliki Harta Rp6,4 Miliar
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang.
Tim penyidik menemukan barang bukti dalam OTT, berupa uang tunai sejumlah Rp69,9 juta. Uang itu merupakan bagian dari Rp2,7 miliar, yang diduga dipotong Siska di tahun 2023.
BPPD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023, meraih pendapatan Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN di BPPD mendapatkan dana insentif, namun dana insentif tersebut dipotong secara sepihak oleh tersangka. (MGN/Z-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan lima orang tersangka setelah melakukan OTT di Sumatera Utara (Sumut).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, pada Kamis (26/6).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kasus ini terkait korupsi pembangunan jalan.
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatra Utara. Sebanyak enam orang ditangkap dalam operasi tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Medan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Menurut Budi, uang itu menjadi penyebab jalan di Sumut rusak. Sebab, dana pembangunan dipotong sehingga kualitas jalan harus dikurangi.
Budi mengatakan, kasus itu berjalan maju meski Khofifah belum dipanggil. KPK terus memanggil saksi untuk mendalami berkas perkara para tersangka.
Budi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi desakan dari pegiat antikorupsi agar KPK segera memanggil Bobby Nasution.
KPK masih mendalami informasi terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Pernyataan itu disampaikan menjawab desakan untuk memanggil Bobby Nasution
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved