Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH OTT KPK pada 25 Januari lalu, Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sepi. Sementara, layanan kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo berjalan normal.
OTT KPK terhadap kepala BPPD dan sejumlah pegawai pada 25 Januari lalu rupanya tidak mempengaruhi pelayanan. Masyarakat terlihat banyak yang datang dan mendapatkan layanan terkait pajak.
Namun, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali belum kelihatan di sekitar pendopo maupun pada kegiatan simulasi pencoblosan pemilu yang diadakan KPU di depan pendopo kabupaten.
Baca juga : 9 Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dipanggil KPK
Pantauan Media Indonesia, Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo terlihat sepi pada Selasa (30/1). Hanya ada aktivitas gladi bersih persiapan hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165, pada Rabu (31/1) besok.
Kepala BPPD Sidoarjo AS, menurut informasi di lapangan belum masuk kantor, meskipun informasinya sudah dilepaskan KPK.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara yang Terjaring OTT Memiliki Harta Rp6,4 Miliar
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang.
Tim penyidik menemukan barang bukti dalam OTT, berupa uang tunai sejumlah Rp69,9 juta. Uang itu merupakan bagian dari Rp2,7 miliar, yang diduga dipotong Siska di tahun 2023.
BPPD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023, meraih pendapatan Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN di BPPD mendapatkan dana insentif, namun dana insentif tersebut dipotong secara sepihak oleh tersangka. (MGN/Z-4)
OTT tersebut menjadi yang kelima dilakukan KPK sepanjang 2026.
Mafia peradilan di PN Depok terbongkar lewat OTT KPK yang menyeret pimpinan pengadilan, terkait dugaan suap dan sengketa tanah PT Kraba Digdaya.
Penangkapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengaturan eksekusi putusan sengketa lahan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved