Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH OTT KPK pada 25 Januari lalu, Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sepi. Sementara, layanan kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo berjalan normal.
OTT KPK terhadap kepala BPPD dan sejumlah pegawai pada 25 Januari lalu rupanya tidak mempengaruhi pelayanan. Masyarakat terlihat banyak yang datang dan mendapatkan layanan terkait pajak.
Namun, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali belum kelihatan di sekitar pendopo maupun pada kegiatan simulasi pencoblosan pemilu yang diadakan KPU di depan pendopo kabupaten.
Baca juga : 9 Anggota DPRD Kabupaten Sorong Dipanggil KPK
Pantauan Media Indonesia, Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo terlihat sepi pada Selasa (30/1). Hanya ada aktivitas gladi bersih persiapan hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165, pada Rabu (31/1) besok.
Kepala BPPD Sidoarjo AS, menurut informasi di lapangan belum masuk kantor, meskipun informasinya sudah dilepaskan KPK.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara yang Terjaring OTT Memiliki Harta Rp6,4 Miliar
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang.
Tim penyidik menemukan barang bukti dalam OTT, berupa uang tunai sejumlah Rp69,9 juta. Uang itu merupakan bagian dari Rp2,7 miliar, yang diduga dipotong Siska di tahun 2023.
BPPD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023, meraih pendapatan Rp1,3 triliun. Atas perolehan tersebut, ASN di BPPD mendapatkan dana insentif, namun dana insentif tersebut dipotong secara sepihak oleh tersangka. (MGN/Z-4)
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved