Pengurus PDIP Kabupaten Muna Barat Kecewa Lawan Kotak Kosong

PENGURUS DPC dan PAC PDIP Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri untuk mengevaluasi, mengoreksi, mempertimbangkan kembali dan membantalkan dukungan kepada bakal calon bupati Muna Barat (Mubar) yang merupakan kader partai lain. Sebagai pemenang pemilu di Muna Barat mestinya PDIP dapat mengusung kadernya sendiri untuk maju pada Pilkada 2024.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDIP Muna Barat La Ode Muh Wahyudin mengaku kecewa dengan keputusan DPP PDIP yang ikut andil dalam mendukung kotak kosong dan aksi borong partai yang dilakukan bakal calon tunggal bupati Muna Barat yang merupakan kader partai lain.

“Kami kecewa pada keputusan DPP PDIP yang ikut memberikan B.Persetujuan parpol. KWK kepada  seorang bakal calon tunggal pada Pilkada 2024 di Muna Barat Sementara pada pilcaleg dan Pilpres lalu balon tunggal tersebut dan Pj Bupati Muna Barat bahu membahu dan berpihak untuk pemenangan dan peningkatan kursi partai lain di Muna Barat termaksud mendukung pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran," kata Wahyudin, kepada wartawan dikutip Selasa (3/9). 

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital Pariwisata Pemuda dan Olahraga Habudi menambahkan bahwa B.persetujuan parpol. KWK yang diberikan DPP PDIP kepada balon tunggal itu belum melihat seluruh aspirasi dari kader yang ada di Muna Barat. Sebagai pemenang pemilu dengan torehan hasil suara 25 % dengan total 5 kursi dari 20 kursi DPRD Muna Barat mestinya PDIP dapat mendukung dan mengajukan kader sendiri untuk bertarung di Pilbub Muna Barat dan tidak hanya sebagai penonton.

“Upaya memenangkan pemilu di Muna Barat tahun ini semacam sia-sia, karena dengan aksi borong partai yang dilakukan seorang balon tunggal pada pilkada di kabupaten muna barat sehingga terjadi kotak kosong  dan PDIP muna Barat hanya jadi penonton dan mendukung kader partai lain," tandas Habudi.

Menurut Habudi perolehan suara hingga 25 % dengan mendapat 5 kursi di DPRD Muna Barat merupakan murni hasil kerja keras kader yang berada diangkat rumput yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.\

“Diraihnya 5 kursi dan menjadi pimpinan di DPRD kabupaten muna barat ini merupakan hasil kerja keras kader akar rumput, namun usaha kami tidak dihargai dengan diterbitkanya B.persetujuan parpol.KWK kepada yang bukan kader. Kami tentu sangat kecewa,” tuturnya.

Lebih lanjut, PDIP muna Barat anti Kotak kosong dan berharap DPP PDIP mempertimbangkan dan membatalkan B. Persetujuan parpol. KWK yang telah di berikan kepada bakal calon tunggal tersebut Dan memberikan kepercayaan kepada kader sendiri yakni Muh Fajar Hasan untuk menyalahkan semangat api perjuangan di Muna Barat.

“Menurut kami Fajar Hasan yang merupakan kader PDIP, pengurus Wakil Kepala Bapilu PDIP Sultra dan juga merupakan Caleg DPR RI 2024, sehingga konsistensi dalam menjaga tegaknya demokrasi dan konstitusi sesuai dengan arahan Ketua umum partai jelas tidak diragukan lagi”, tutupnya. (Z-8)