Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Andy William Sinaga berharap petugas Puskesmas Tanjung Marulak yang menolak warga berobat karena tidak membawa kartu BPJS Kesehatan diberikan sanksi.
Andy menegaskan sesuai dengan amanah Inpres No 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Presiden memberikan instruksi kepada lembaga Kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Gubernur, Walikota/Bupati untuk memastikan optimalisasi program JKN bagi seluruh warga negara. Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 40 tahun 2024 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Dalam konteks peristiwa yang terjadi di Puskesmas Tebing Tinggi peran Kepala Daerah dalam hal ini Walikota diarahkan untuk serius dalam memastikan pelayanan JKN dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya terutama kepada aparatur sipil negara (ASN) daerah yang bertugas menjalankan tugas pelayanannya di Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)," kata Andy, Selasa (23/1).
Baca juga: Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk BPJS Tenaga Kerja, Mungkinkah?
Sebelumnya ramai di media sosial, aksi seorang oknum petugas Puskesmas Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara yang diduga menolak warga berobat. Pasalnya pasien tidak membawa kartu BPJS Kesehatan, namun hanya membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu kunjungan Puskesmas.
Andy mengatakan perlu diberikan sanksi tegas bagi apartur yang lalai menjalankan tugas pelayanan. "Harus ada sanksi yang tegas bagi aparatur yang lalai menjalankan tugas pelayanannya sebagai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya lalai dalam memberikan pelayanan kesehatan," tegas Andy, Anggota DJSN dari unsur Pekerja ini.
Baca juga: Kemenkes Klaim Mayoritas Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS
Kantor Cabang BPJS Kesehatan Lubuk Pakam, Senin (22/1) telah melakukan mediasi antara peserta BPJS Kesehatan Abdul Sani Hasibuan dan petugas Puskesmas Yeni Novita di ruang pertemuan Puskesmas Tanjung Marulak Kota Tebing Tinggi.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Puskesmas dr Kurniadinata, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi yaitu Kabid P2P Buyung RD Diningrat Daulay dan dr Derlina Nasution selalu Kabid Pelayanan, dan SDK, serta wartawandari pelbagai media di Kota Tebing Tinggi.
Dari pertemuan itu, kedua pihak sepakat saling memaafkan. Pihak Puskesmas pun berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan setara kepada seluruh masyarakat khususnya peserta JKN di Kota Tebing Tinggi. (Z-3)
Konten di media sosial bisa berupa teks, foto, video, suara, atau siaran langsung, dan interaksi dilakukan melalui like, komentar, share, atau pesan.
Pemahaman terhadap regulasi media sosial di Arab Saudi menjadi hal penting yang wajib ketuhui, baik oleh petugas maupun jemaah haji.
Kemkomdigi bergerak cepat merespons keresahan publik terkait isu dugaan kebocoran data pengguna Instagram dan keamanan fitur reset kata sandi.
Sedang mencari kata kata gamon yang mewakili perasaanmu? Temukan kumpulan caption gagal move on paling menyentuh dan aesthetic untuk media sosial di sini.
DENSUS 88 Antiteror mengidentifikasi sekitar 70 anak di Indonesia terpapar ideologi kekerasan ekstrem.
Densus 88 Antiteror Polri merilis daftar 27 grup media sosial yang menyebarkan ideologi ekstrem seperti Neo Nazi kepada anak-anak. Simak daftarnya.
Seiring berjalannya penanganan, akses di ruas Tarutung–Sibolga kini mulai pulih dan kembali dapat dimanfaatkan. Pemulihan usai banjir ini memberikan dampak bagi aktivitas harian.
POLRES Tanjungbalai membongkar jaringan peredaran kokain di wilayah pesisir Sumatra Utara yang melibatkan dua orang nelayan. Polisi menyita lebih dari 3 kilogram kokain.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Utara menerbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang rumah terdampak banjir dan longsor untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga.
“Sebanyak 70 personel gabungan dengan dukungan enam unit excavator kami kerahkan untuk membuka kembali akses jalan, jalur menuju rumah warga, serta membersihkan fasilitas sekolah,”
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahap pertama bagi jemaah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat
Natal tahun ini terasa berbeda bagi warga Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved