Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah memulai penyortiran dan pelipatan kertas surat suara untuk calon DPR RI Dapil 6 dan DPRD Provinsi Dapil 9, di Gelanggang Olahraga (GOR) Indoor Kowangan, Kecamatan Temanggung.
Ketua KPU Kabupaten Temanggung Henry Sofyan Rois menyebutkan, jumlah surat suara untuk DPR RI sebanyak 629.617 lembar. Jumlah surat suara DPRD Provinsi yang harus dilipat mencapai 629.617 lembar.
"Kegiatan melipat dan menyortir surat suara ini sudah dimulai sejak kemarin, Rabu (3/1), dilakukan oleh 300 orang yang terbagi dalam 30 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 10 orang,"kata Henry, Kamis (4/1).
Baca juga: KPUD Bandung Barat Lakukan Sortir Surat Suara
Henry menyebutkan ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam penyortiran dan pelipatan surat suara. Yakni dimulai dengan melakukan penyortiran dahulu dengan memisahkan surat suara yang rusak. Kemudian baru dilakukan pelipatan surat suara yang utuh.
Adapun beberapa kriteria surat suara rusak, diantaranya, hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan memiliki banyak noda. Kerusakan lainnya berupa warna tidak sesuai, surat suara kusut, mengerut, sobek. SErta nama dan logo partai tidak lengkap.
Baca juga: Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya Gambar 2 Paslon, Benarkah Human Error?
"Jika dalam surat suara terdapat logo KPU yang tidak jelas juga masuk kategori rusak,"ujar dia.
Kategori kerusakan lainnya, imbuh dia, jika ditemui ada lubang pada kolom noomor urut maupun kolom nama pasangan calon. Hal itu bisa menimbulkan kesan surat suara sudha dicoblos. Serta foto calon dan foto pasangan calon buram, dan warna lambang partai tidak sesuai dengan ketentuan KPU juga dikategorikan rusak. (Z-3)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved