Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah memulai penyortiran dan pelipatan kertas surat suara untuk calon DPR RI Dapil 6 dan DPRD Provinsi Dapil 9, di Gelanggang Olahraga (GOR) Indoor Kowangan, Kecamatan Temanggung.
Ketua KPU Kabupaten Temanggung Henry Sofyan Rois menyebutkan, jumlah surat suara untuk DPR RI sebanyak 629.617 lembar. Jumlah surat suara DPRD Provinsi yang harus dilipat mencapai 629.617 lembar.
"Kegiatan melipat dan menyortir surat suara ini sudah dimulai sejak kemarin, Rabu (3/1), dilakukan oleh 300 orang yang terbagi dalam 30 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 10 orang,"kata Henry, Kamis (4/1).
Baca juga: KPUD Bandung Barat Lakukan Sortir Surat Suara
Henry menyebutkan ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam penyortiran dan pelipatan surat suara. Yakni dimulai dengan melakukan penyortiran dahulu dengan memisahkan surat suara yang rusak. Kemudian baru dilakukan pelipatan surat suara yang utuh.
Adapun beberapa kriteria surat suara rusak, diantaranya, hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan memiliki banyak noda. Kerusakan lainnya berupa warna tidak sesuai, surat suara kusut, mengerut, sobek. SErta nama dan logo partai tidak lengkap.
Baca juga: Surat Suara Simulasi Pilpres Hanya Gambar 2 Paslon, Benarkah Human Error?
"Jika dalam surat suara terdapat logo KPU yang tidak jelas juga masuk kategori rusak,"ujar dia.
Kategori kerusakan lainnya, imbuh dia, jika ditemui ada lubang pada kolom noomor urut maupun kolom nama pasangan calon. Hal itu bisa menimbulkan kesan surat suara sudha dicoblos. Serta foto calon dan foto pasangan calon buram, dan warna lambang partai tidak sesuai dengan ketentuan KPU juga dikategorikan rusak. (Z-3)
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved