Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DEMONSTRASI penolakan terhadap politik dinasti dan pelanggaran HAM terus dilakukan bergiliran oleh elemen mahasiswa dan rakyat di sejumlah daerah. Kini, aksi yang dikemas dalam mimbar demokrasi tersebut melebar hingga ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kali ini, giliran ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Rakyat Melawan menggelar mimbar demokrasi saat diberlangsungkannya Festival HAM di halaman kampus Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (13/12).
Baca juga: Singgung Soal IKN, Anies : Masih Banyak Problem Tapi Bangun Istana, Dimana Rasa Keadilan?
Dalam aksinya, para mahasiswa tampak mengenakan topeng Guy Fawke. Koordinator aksi, Refinaya, mengatakan mimbar demokrasi harus terus dilakukan untuk menyuarakan keadilan.
“Terbukti saat ini negara dikuasai oleh oligarki. Mereka hadir dan mengatur supaya kekuasaan bisa dibagi,' ujarnya lewat keterangan yang diterima Kamis (14/12).
Baca juga: Putusan RUU DKJ Harus Pertimbangkan Kondusifitas Pemilu
Refinaya melanjutkan, Komite Rakyat Melawan sebagai gerakan inisiatif anak muda dan rakyat di Kalimantan Timur sepakat untuk sama-sama hadir dengan tujuan mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi kerakyatan, kekuatan kebebasan sipil, kekuatan politik, solidaritas, serta ruang aman bagi semua.
“Malam puncak ini bukanlah akhir dari gerakan Komite Rakyat Melawan, melainkan pembuka dari perlawanan kita selanjutnya. Bersatulah kekuatan rakyat. Hidup masyarakat tertindas. Lawan dan kalahkan para penindas. Mari bersatu dan membuat gerakan perlawanan rakyat,” tegas mahasiswa Universitas Mulawarman itu.
Tak hanya mahasiswa, mimbar demokrasi itu juga diisi oleh sejumlah akademisi dari Universitas Mulawarman. Salah seorang akademisi bahkan dengan berani menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM yang dikerjakan oleh pemerintahan selama 10 tahun ini.
Mimbar demokrasi mahasiswa itu sedikitnya melibatkan Forum Milenial Nusantara, GMNI Samarinda, BEM FH UWGM, BEM FISIP UWGM, HI UMKT, Sambaliung Corner, Himapsos Fisip UNMUL, BEM KM UNMUL, BEM Politani, FKMKPUU Samarinda, UKM KPM, JATAM KALTIM, KBAM, BEM Fisip UNMUL, DEMA UINSI, Korpri PMII UNMUL, Perempuan Mahardika Nyanyi Solo Leon dan Nyanyi Solo Bellen. Sementara di jajaran akademisi turut hadir Purwadi FEB UNMUL, Esti FPIK UNMUL, Solihin FH UNMUL, Castro FH UNMUL. (P-3)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved