Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bangka Belitung (Babel) telah menetapkan 542 nama masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD tingkat Provinsi. Dalam daftar itu, terdapat 12 calon legislatif (Caleg) yang berstatus mantan narapidana berbagai kasus.
Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung, Husin membenarkan ada 12 mantan Napi yang sudah di tetapkan di DCT anggota DPRD Babel.
"Ya benar ada 12 mantan Napi dari sejumlah Partai Politik, masuk DCT pada Pileg mendatang," kata Husin, Rabu (8/11).
Baca juga : Pemilu 2024, KPU Makassar Temukan 23 Caleg Ganda dari Sejumlah Parpol
Meski 12 nama tersebut berstatus narapidana, tetapi sudah melengkapi persyaratan, seperti dokumen salinan putusan pengadilan dan surat keterangan bebas dari lapas.
"Sudah lengkap semua termasuk melampirkan surat pernyataan di media massa baik cetak ataupun elektronik yang menerangkan bahwa mereka mantan narapidana," tukasnya.
Kendati demikian menurutnya ada satu mantan Napi tidak memenuhi syarat sehingga tidak masuk DCT. "Ada 12 caleg masuk DCT dan satu Mantan lagi kita tetapkan TMS (tidak memenuhi syarat)," ungkap dia.
Ia menambahkan Ketentuan tentang mantan narapidana diatur pada UU nomor 7 tahun 2017 pasal 240 ayat (1) huruf g, PKPU 10 tahun 2023 pasal 11 ayat (1) huruf g dan putusan MK Nomor: 87/PUU-XX/2022.
"Semua kami putuskan berdasarkan itu," tutupnya. (Z-4)
EKS Ketua DPD RI Irman Gusman tidak menemukan namanya dalam daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan anggota DPD RI Pemilu 2024.
MA membatalkan regulasi terkait syarat mantan terpidana caleg yang tercantum dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
KPK miris dengan PKPU no 10 dan 11 tahun 2023 yang memebrikan karpet merah untuk mantan narapidana korupsi.
TEMUAN banyaknya narapidana koruptor yang mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif pada Pemilu 2024 membuat prihatin. KPU dinilai lebih berpihak kepada koruptor.
PENGADILAN Negeri (PN) Semarang menerima permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana dari 292 bakal calon legislator (caleg) yang akan bertarung dalam Pemilu 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved