Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah melalui Refused Derived Fuel/RDF di Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Senin 6 November 2023.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari 89 pemerintah daerah secara virtual. Kesempatan itu pun digunakan Helldy untuk mempersentasikan keberhasilan Kota Cilegon dalam pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan.
Selain Kota Cilegon, KPK juga mengundang daerah lain untuk mengikuti rapat koordinasi sekaligus berbagi pengalaman dalam hal pengelolaan sampah.
Pemda yang diundang menjadi narasumber antara lain Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Banyumas, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bandung, dan Kota Bekasi.
Baca juga: Lantik 10 Pejabat Eselon II, Wali Kota Helldy Minta Keluar dari Zona Nyaman
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengapresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah memenuhi undangan baik untuk yang datang langsung, maupun yang melalui virtual. Dia memastikan ada 89 pemerintah daerah yang bergabung.
"Dari tahun 2015 kita sudah ngebahas terkait sampah ini dan sekarang baru beberapa kota yang baru merealisasikan. Oleh karena itu kami mengundang daerah-daerah yang berhasil dalam pengelolaan sampah ini," ungkap Pahala.
Pahala meminta pemerintah daerah yang mengelola sampah menggunakan APBD agar lebih efisien seperti halnya yang dilakukan Pemkot Cilegon.
"Dalam menjalankan pengelolaan sampah ini kami menyarankan untuk mengefesiensi APBD. Bahkan jika ada opsi semakin sedikit penggunakan APBD, opsi itu yang dipilih seperti Kota Cilegon dimana tidak perlu lagi membeli tanah karena membangun pabrik sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) langsung," ujarnya.
KPK yakin, kata Pahala, pemerintah daerah lain mampu menjalankannya seperti Kota Cilegon yang mulai mengolah sampah mulai dari lima ton dan hingga sekarang sudah lebih maju dan bisa mengelola lebih banyak.
Baca juga: Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, Helldy Ajak Semua Pihak Kolaborasi Bangun Cilegon
"Saya sendiri turut hadir langsung di tempat saat Pemkot Cilegon meresmikan pabrik sampahnya. Nah, output dari acara ini, diharapkan beberapa pemerintah daerah yang hadir melalui zoom bisa mengimplementasikan pengelolaan sampah di daerahnya," harapnya.
Pada kesempatan itu, Helldy menceritakan bahwa salah satu yang melatarbelakangi niatnya mengolah sampah karena pada 2019, TPSA Bagendung di Kota Cilegon pernah mengalami kebakaran hebat sehingga asapnya mengganggu warga.
"Saat saya menjabat saya berinovasi untuk membangun pengelolaan sampah, syukur Alhamdulillah dibantu PLN kami dapat membangun pabrik BBJP (Bahan Bakar Jemputan Padat)," ucapnya.
Baca juga: Bangun Perlintasan Kereta Api, Pemkot Cilegon Raih Penghargaan Kemenhub Media Indonesia | Nusantara
Meski Cilegon tidak masuk 12 kabupaten/kota yang ditunjuk melalui Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, namun ia dan jajarannya tetap berinovasi mengolah sampah.
"Pada Agustus 2022 kami mulai MoU dengan PLTU Suralaya, bulan November 2022 mulai pembangunan pabriknya, dan pada bulan Desember 2022 kita resmikan," sambungnya.
Helldy pun merasa bersyukur sebab apa yang dilakukannya menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk mendapat bantuan dari Bank Dunia sebesar Rp200 miliar untuk membangun pabrik pengolahan sampah dengan total produksi 200 ton sampah per hari. (Adv/S-4)
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
WAKIL Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo menjadi tersangka
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved