Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatra Selatan mencatat per 30 September 2023 penerimaan bea dan cukai (BC) menjadi yang tertinggi dalam kinerja pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan realisasi mencapai 93,9% atau senilai Rp258 miliar.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumsel, Lydia K Christyana melaporkan kinerja APBN di Sumsel sampai dengan triwulan III tahun 2023 ini, masih terus mengalami pertumbuhan yang baik dengan realisasi pendapatan sebesar Rp14,7 triliun atau 76,2% dan realisasi belanja sebesar Rp29,6 triliun atau 64,5%.
"Secara year on year, pendapatan dan belanja di Sumsel masih tetap mengalami pertumbuhan masing-masing 3,29% dan 6,15%," ungkapnya, Senin (30/10).
Baca juga: Kinerja Baik APBN Masih Terus Berlanjut
Lydia menjelaskan dari sisi pertumbuhan (growth) pendapatan dan belanja APBN di Sumsel menunjukkan angka yang lebih baik dibanding nasional, yakni tumbuh sebesar 3,2% dan tumbuh 6,15%. Sementara nasional tercatat masing-masing pendapatan dan belanja APBN mengalami pertumbuhan sebesar 3.1% dan belanja tumbuh 2,8%.
Ia memaparkan pendapatan APBN Sumsel disokong beberapa instrumen. Di antaranya penerimaan pajak yang secara kumulatif hingga September 2023 sebesar Rp12,48 triliun atau 72,90% dari target.
Baca juga: DPR: ‘Suntik Mati’ PLTU Batu Bara Cermin Pemerintah Didikte Pihak Asing
Realisasi tertinggi dari penerimaan BC sebesar Rp258,11 miliar atau 93,94% dari target. "Capaian itu terdiri dari bea masuk sebesar Rp142,4 miliar, bea keluar sebesar Rp115,3 miliar dan cukai sebesar Rp314,6 juta," jelasnya.
Instrumen lain yakni kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terealisasi sebesar Rp2,02 triliun atau 80,54% dari yang ditargetkan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatra Bagian Timur (Kanwil DJBC Sumbagtim) Sugeng Apriyanto menerangkan target penerimaan BC di Sumsel tahun 2023 adalah sebesar Rp274,7 miliar. Sugeng menerangkan, hingga triwulan III ini masing-masing penerimaan BC terdiri dari BC impor yang didominasi barang modal sebesar 52,2% dan BC ekspor yang didominasi oleh bahan baku atau bahan penolong sebesar 91,6%.
Selain penerimaan, imbuhnya, DJBC juga mengatur terkait pelayanan dan fasilitas serta pengawasan. Sugeng menyampaikan sampai dengan September 2023 pihaknya telah melakukan penindakan cukai rokok sebanyak 15,74 juta batang. "Itu (penindakan cukai rokok) memiliki kontribusi 64% dari total penindakan Sumsel yang seiring dengan getolnya gempur rokok ilegal," pungkasnya. (Z-3)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim hujan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) masih akan berlangsung hingga akhir April atau awal Mei 2026.
KEPOLISIAN Daerah Jambi menyelidiki belasan ton bahan bakar minyak (BBM) diduga ilegal.
Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini merujuk pada Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang mengatur tentang alasan pembenar.
Ia menegaskan pembelaan tidak hanya melindungi keanggotaan tubuh ataupun nyawa, melainkan barang milik pribadi masuk pada kategori pembelaan terpaksa tersebut.
Terhentinya pasokan batu bara secara mendadak menyebabkan stok di pembangkit menipis dan menempatkan sistem kelistrikan dalam kondisi siaga.
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved