Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung berencana memperpanjang masa darurat sampah yang akan berakhir pada 25 Oktober 2023. Hal itu tercetus dalam Rapat Pleno Satgas Penanggulangan Sampah di Balai Kota, Senin (23/10).
Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono di Bandung Selasa (24/10) menyebut, rencana perpanjangan masa darurat sampah di Kota Bandung mesti dibarengi dengan upaya (effort) yang lebih luar biasa. Ia optimis dengan berbagai metode yang telah dilakukan, Kota Bandung bisa keluar dari masa darurat ini. Meskipun sudah berbagai upaya dilakukan, data kuantiitatifnya belum ada sehingga perlu langkah konkret.
Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan upaya dan capaian Pemkot Bandung dalam penanganan darurat sampah. Hingga 22 Oktober 2023, total sampah organik yang berhasil diolah sebesar 5,98 ton/hari, sedangkan sampah anorganik sebesar 5,07 ton/hari. Sampah residu yang berhasil diolah sebanyak 0,69 ton/hari. Sehingga jika ditotalkan, sekitar 11,74 ton sampah per hari berhasil diolah.
Baca juga: Jawa Barat Optimistis Angka Stunting Capai 14 Persen pada 2024
"Meski belum signifikan, namun kami melihat ada progress, saya juga menekankan, ke depannya upaya penanganan sampah akan diterapkan dengan pola cluster," ungkapnya.
Mulai dari cluster kantor pemerintahan lanjut Ema, lalu kantor non pemerintahan, pusat perbelanjaan, rumah ibadah. Perhotelan, instansi pendidikan (sekolah dan kampus), dan beberapa cluster lainnya. Sebagai informasi hingga hari ini, telah ada 272 Kawasan Bebas Sampah (KBS) di Kota Bandung. Jumlah ini dipastikan terus bertambah, sebab upaya yang
dilakukan Pemkot Bandung antara lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan sampah sejak di level rumah tangga.
Baca juga: Bali Jajaki Kerja Sama dengan Pemerintah Inggris Tangani Masalah Sampah
"Terkait penanganan berbasis cluster, perlu kami sampaikan dari 39 institusi pelayanan kesehatan, 15 di antaranya telah melaporkan mereka telah mengolah sampah secara mandiri," imbuhnya.
Ema berharap sosialisasi penanganan sampah mandiri bisa terbangun kesadaran dari berbagai pihak untuk mereduksi jumlah sampah ke TPA. Timbunan sampah yang terbangun harian, akan berkurang jumlahnya kalau masyarakat mindsetnya sudah terbangun.
Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan mendorong Pemkot Bandung segera berkoordinasi dengan Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat, terkait penanganan sampah.
"Kita perlu melakukan koordinasi, pendekatan komunikasi dengan Pemprov Jabar atau Penjabat Gubernur. Juga dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kita kemukakan realita yang ada saat ini," ujarnya. (Z-3)
MPLS tahun akademik 2025/2026 di sekolah rakyat tersebut diikuti oleh 100 siswa jenjang SMP dan SMA. Mereka akan mengikuti MPLS selama dua minggu ke depan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
Greeneration Foundation bersama EcoRanger dan Kecamatan Muara Gembong yang didukung oleh Fujitsu menyelenggarakan Merdeka Clean Up Muara Gembong
Pertalindo mendorong berbagai upaya agar persoalan sampah bisa diatasi seiring terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
Langkah ini tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
Kesepakatan skema pengelolaan sampah ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pengelolaan sampah dari kedua daerah.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta rakyat Indonesia untuk mengisi momen kemerdekaan HUT ke-80 RI dengan kegiatan positif. Lebih dari sekadar upacara,
TPA Sarimukti belum sepenuhnya konsep sanitary landfill itu diterapkan karena anggaran pengadaan tanahnya sebelumnya digunakan untuk pemadatan di zona 2 dan 3.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved