Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENANGANAN stunting (tengkes) menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebanyak dua juta butir telur akan dibagikan kepada anak terindikasi stunting di Kalsel.
"Kita mengapresiasi upaya Pemprov Kalsel dalam menekan angka stunting ini. Apalagi dalam waktu yang dekat Pemda akan menggelontorkan telur sebanyak dua juta biji bagi anak yang terindikasi stunting. Pemberian protein hewani sangat berdampak menurunkan secara langsung stunting," tutur Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan, Selasa (17/10).
Ditambahkan Ramlan, sangat penting peran Pemda untuk memantau kecukupan pangan terutama beras dan diversifikasi pengganti pangan seperti singkong, jagung, dan ubi jalar di tengah masyarakat. "Kalau ketersediaannya kurang maka harus dilakukan operasi pasar dan berupaya mendorong agar petani menanam tanaman pangan dalam rangka kecukupan pangan," ujarnya.
Baca juga: Indonesia Ekspor 500 Ribu Butir Telur Ayam ke Singapura
Kondisi kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama beras, dan penurunan produksi bahan pangan seperti singkong, jagung, dan ubi jalar dapat berdampak pada stunting di pedesaan. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi memadai, terutama pada anak-anak.
Ketika harga bahan makanan pokok naik dan produksi makanan pokok alternatif menurun, akses masyarakat pedesaan terhadap makanan bergizi dapat terbatasi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya asupan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan anak, pada gilirannya dapat meningkatkan risiko stunting.
Baca juga: Menkes Tegaskan Pentingnya Pencegahan Stunting Sejak Masa Kehamilan
Selain itu, rendahnya variasi makanan yang tersedia juga dapat menjadi faktor kontributor terhadap stunting. Jika masyarakat terbatas dalam makanan yang mereka makan karena ketersediaan dan aksesibilitas, anak-anak dapat mengalami defisit gizi.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengingatkan kembali tentang target penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024 mendatang. "Tahun 2024 sudah di depan mata, kita semua harus mempercepat penanganan stunting ini, termasuk peran PKK," kata Sahbirin.
Saat ini, angka stunting di Kalsel tercatat sebesar 24,6 persen. Kalsel menjadi tiga besar provinsi dengan penurunan stunting tertinggi di Indonesia yakni 5,4 persen, dari sebelumnya 30 persen pada 2021. (Z-6)
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Data menunjukkan bahwa 20%–30% anak di Indonesia terdeteksi mengalami cacingan secara global.
Ahli kesehatan Ray Wagiu Basrowi menegaskan perbaikan nutrisi dan sistem pencernaan anak krusial demi capai target stunting 14,2% di 2029.
Ia menjelaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan penting untuk perkembangan anak dan BGN akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
SEJUMLAH ibu terlihat berkumpul di sebuah ruang dengan ukuran sekitar 7 x 5 meter dari keseluruhan bangunan dengan luas sekitar 63 meter persegi.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat dampak ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama satu tahun, mulai dari pelibatan 46 ribu UMKM hingga penyerapan 780 ribu tenaga kerja.
DALAM satu dekade 2014-2024 luas hutan alam di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkurang (deforestasi) hingga 29 ribu hektare lebih.
Bencana banjir yang sempat melanda delapan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar sudah surut.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia.
DINAS Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat agar mewaspadai penyebaran penyakit super flu di tengah kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi 6.398 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Tiyas Widiarto akhirnya buka suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved