Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan tiga jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar desa di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Ketiga jembatan tersebut adalah Jembatan Gantung Desa Sebadak di Kecamatan Ketungau Hulu, Jembatan Gantung Desa Sumber Sari di Kecamatan Ketungau Tengah, dan Jembatan Gantung Desa Ratu Damai di Kecamatan Ketungau Hilir.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan jembatan gantung sebagai salah satu infrastruktur kerakyatan akan memperlancar mobilitas dan memangkas waktu tempuh antar desa yang sebelumnya harus memutar jauh karena terpisah oleh kondisi geografis, seperti lereng, bukit, jurang, ataupun sungai.
“Hadirnya jembatan gantung akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga,” kata Menteri Basuki.
Baca juga: Ganjar Kucurkan Rp48 M Bangun Jembatan ‘Indiana Jones’ di Magelang
Peresmian ketiga jembatan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus didampingi Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Nyoman Suaryana, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Handiyana, dan Wakil Bupati Sintang Melkianus di Desa Sebadak, Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang pada Jumat (6/10) lalu.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah menjalin kemitraan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Diharapkan, kehadiran ketiga jembatan gantung tersebut dapat memperlancar konektivitas antar desa, sehingga mempermudah aktivitas warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian serta anak-anak di Desa Sebadak tidak perlu lagi menggunakan perahu untuk pergi ke sekolah.
"Harapan kami masyarakat juga membantu merawat jembatan agar konstruksinya bisa berumur panjang," kata Lasarus.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat Handiyana mengatakan, pembangunan Jembatan Gantung Desa Sebadak, Jembatan Gantung Desa Sumber Sari, dan Jembatan Gantung Desa Ratu Damai merupakan bagian dari bantuan Pemerintah Pusat yang saat ini sudah beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Baca juga: uluhan Tahun Gunakan Rakit, Warga Sambut Jembatan Gantung
"Jembatan ini khusus diperuntukan bagi pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Namun berdasarkan papan petunjuk safety yang dipasang di kedua sisi jembatan, dalam keadaan darurat kendaraan roda empat seperti ambulans bisa melintas," kata Handiyana.
Jembatan Gantung Desa Sebadak sepanjang 84 meter dikerjakan penyedia jasa PT Puga Mandiri Group dengan anggaran Rp3,8 miliar melalui APBN TA 2021. Kemudian Jembatan Gantung Desa Sumber Sari memiliki panjang 120 meter dikerjakan CV Asri Karya dengan anggaran Rp8,6 miliar dari APBN TA 2022-2023. Terakhir, Jembatan Gantung Desa Ratu Damai sepanjang 84 meter dikerjakan PT Varia Indah Lestari dengan anggaran senilai Rp2,7 miliar dari APBN TA 2018.
Wakil Bupati Sintang Melkianus turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan DPR RI atas kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur kerakyatan berupa jembatan gantung di Kabupaten Sintang. (RO/S-3)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga,
Komisi V minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya
Dengan pertimbangan pengoperasionalan harus mampu memberi jaminan keamanan untuk keselamatan para penumpangnya.
Kemenhub juga diminta untuk bisa menentukan proyek mana yang perlu segera dituntaskan dan mana yang bisa ditunda dengan anggaran yang dimiliki pada tahun ini.
Tilang emisi tersebut dinilai merupakan salah satu langkah untuk mendisiplinkan masyarakat untuk melakukan uji emisi terhadap kendaraannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved